Tjahjo sebut DPRD DKI tak pernah masukkan rancangan APBD
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengklaim telah mengirimkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 versi mereka ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyangkal menerima dokumen itu.
Tjahjo mengatakan tidak pernah menerima APBD DKI Jakarta versi DPRD. Sebab menurut dia, pihak parlemen hanya mengirimkan surat keberatan atas APBD DKI Jakarta dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok.
"Setahu saya mereka hanya mengajukan surat keberatan saja. Tidak menyerahkan APBD," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3).
Tjahjo melanjutkan, pihaknya telah membentuk tim penyelaras APBD DKI Jakarta sejak 4 Februari lalu. Dia mengatakan sedang membahas usulan itu dan rencananya APBD ini bakal disahkan pekan ini.
"Nanti tanggal 7 Maret hasil evaluasinya kami serahkan ke Pemprov DKI. Bagaimanapun ini kan saling berhubungan. Kalau ada pendapat yang berbeda, yang berbeda harus dirembuk bersama," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, mengklaim telah mengirimkan APBD versi mereka ke Kemendagri. Kabarnya, usulan itu dikirim pada 19 Februari lalu.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaUU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca Selengkapnya