Setuju 3 in 1 dihapus, Sandiaga bilang 'kebijakan yang tambal sulam'

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya memutuskan menghapus permanen kawasan 3 in 1 pada (16/5). Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Dirlantas Polda Metro Jaya.

Kebijakan tersebut ternyata disambut baik oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga mengaku setuju 3 in 1 dihapus karena penerapan itu kurang efektif untuk mengurai kemacetan di Ibu kota.

"Saya sepakat 3 in 1 dicabut karena kebijakan yang tambal sulam dan tidak punya efek berkelanjutan karena tidak menukik ke akar permasalahan," kata Sandi di Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (20/5).

Sejalan dengan penghapusan sistem tersebut, Pemprov DKI akan mengebut persiapan sistem perjalanan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Menurut Sandi, kebijakan itu hanya solusi sementara.

Dia mengungkapkan, dua solusi alternatif atas penghapusan ini. Pertama, adalah menambah armada transportasi publik di Jakarta. Kedua, mengubah pola pikir masyarakat untuk mau meninggalkan kendaraan pribadi mereka.

"Ada dua. Pertama, penambahan armada transportasi publik apapun jenisnya kita genjot karena Jakarta punya banyak uang. Kedua mengubah pola pikir rakyat agar ketika ada kendaraan umum mereka menggunakan kendaraan umum meskipun dari kelas menengah," jelas Sandi.