Melihat Lagi ke Belakangan Cibiran Bertubi-tubi PSI ke Anies Dulu, Kini Kirim Doa

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kirimkan doa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar diberikan kelancaran dalam pemilihan calon presiden di Pilpres 2024.

"Mudah-mudahan Mas Anies nonton video ini ya. Pengen bilang buat Mas Anies, semoga Mas Anies dengan semua jalan yang sedang ditempuh sekarang diberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan buat Mas Anies dan keluarga," kata Plt Ketua Umum Giring Ganesha dalam sebuah video, Senin (19/6)

Padahal sebelumnya, PSI seringkali melemparkan sindiran kepada mantan Mendikbud itu. Termasuk pernyataan Giring yang memicu narasi "Anies pembohong".

Berikut rangkuman singkat sindiran yang pernah dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia kepada Anies Baswedan:

PSI Bikin Narasi "Anies Pembohong"

Plt Ketua Umum Giring Ganesha menegaskan sindiran pedas kepada Anies Baswedan bukan sebagai langkah untuk menjatuhkan. Ia tekankan langkah interpelasi yang diinisasi PSI bukan sebagai langkah menurunkan Anies.

"Sekali lagi, PSI tidak ingin menjatuhkan Gubernur Anies lewat hak Interpelasi, karena bertanya adalah hak yang konstitusional," ujar Giring kepada merdeka.com, Selasa (21/9)

Giring katakan kritik pedas yang dikeluarkan hingga munculnya narasi 'Anies Baswedan Pembohong' disebabkan rencana formula E yang dibangun Gubernur Jakarta itu bertolak belakang dengan kondisi masyarakat di masa pandemi Covid-19 2021 silam.

"Kasus Formula E adalah contoh paling lugas dan jelas kebohongan Pak Gubernur Anies memimpin. Pada saat rakyat DKI Jakarta kehilangan pekerjaan, ada anggota keluarga meninggal atau bahkan terkena Covid 19, uang pajak mereka justru dipakai untuk acara balapan Mobil Formula E," tegasnya.

Baginya, langkah yang diambil Anies dalam menggelar balapan Mobil Formula E, adalah bentuk pengkhianatan besar kepada rakyat yang sedang kesusahan bertahan dari pandemi. Giring juga katakan bukan meringankan beban, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, malah menggunakan uang pajak DKI untuk membayar rencana tuan rumah Formula E.

"Gubernur Anies malah memakai uang mereka untuk bermewah mewahan untuk acara Balap Mobil. Sementara di media dan publik Pak Gubernur pura-pura peduli diam atas penderitaan rakyat," kata dia

"Dan saya percaya masih ada niat baik dari partai partai lain di DPRD DKI Jakarta yang ingin mendukung hak interpelasi, karena ini mewakili pertanyaan masyarakat DKI Jakarta untuk apa uang rakyat triliunan dipakai untuk acara balap mobil," tandasnya

Ungkap Kemunduran Anies Selama Jabat Gubernur

Sementara itu, Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, Idris Ahmad, ungkap lima kemunduran yang dialami Anies selama tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertama, tentang kondisi Jakarta sebelumnya dengan kondisi Jakarta selama masa jabatan Gubernur Anies Baswedan. Kedua, membandingkan pencapaian Anies dengan potensi yang dapat diraih Jakarta sebagai poros pemerintahan.

"Perlu diingat, bahwa jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," kata Idris, Jumat (16/10/2020)

Ketiga, ketidakjelasan nasib dana commitment fee Formula E Rp 560 miliar yang masih samar. Keempat, prioritas anggaran tidak jelas. Idris menyebut di APBD 2020, contoh buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI bisa dilihat pada besarnya anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun, termasuk Formula E Rp 1,2 triliun.

Bahkan Idris, menuding Anies sengaja memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp 455,4 miliar dan Rp 320,5 miliar untuk dialihfungsikan ke Formula E.

"Selain itu, anggaran sangat minim untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih. Bahkan, belakangan anggaran pembangunan LRT dan air bersih dihapus akibat defisit APBD. Padahal air bersih ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta," pungkasnya.

Kelima, normalisasi sungai mandek selama 3 tahun. Idris mengatakan, pada tahun 2020 telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km namun tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran normalisasi sungai pada lahan 8,2 km.

Anies Dianggap Tidak Becus dengan Programnya Sendiri

Pada tahun 2021 Jakarta dilanda banjir besar, yang disebabkan oleh curah hujan tinggi mencapai 226mm per hari. Dalam menangani peristiwa itu, Anies Baswedan dianggap lalai oleh Juru bicara DPP PSI Faldo Maldini.

Faldo juga membandingkan respons yang diberikan Anies dengan tanggapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam penanganan banjir di Jateng.

"Jateng itu kan sudah mengaku salah, Gubernurnya 'salah saya' ya sudah. Selain itu diperbaiki apa yang salah, kalau mau benar kita kira harus mengaku dulu, bagus itu, enggak menyalahkan orang," kata Faldo, Kamis (25/2/2021)

Dia mengkritik respons Anies terhadap penanganan banjir tidak transparan. Sehingga, dia katakan sulit mengukur keberhasilan ataupun kekurangan program yang dijalankan Pemprov DKI.

Selain itu, Faldo menampik penjelasan banjir kiriman dari daerah hulu, seperti Bogor dan Depok. Menurutnya, pintu air dua wilayah itu tergolong dalam kondisi normal.

"Dibilang dari banjir kiriman Depok-Bogor pas dicek ternyata pintu airnya normal. Jadi kalau menurut hemat kami memang banyak sekali yang tidak terbuka dalam apa yang disampaikan Pak Anies," tandasnya.

Selain itu, realisasi program DP 0 rupiah yang jauh dari target awal sebanyak 30.000 rumah, dengan sistem realisasi selama lima tahun 60.000 per tahun. Namun, kenyataannya hanya tersedia 780 rumah atau 0,26% dari awal target.

"Dari angka tersebut, jumlah yang dihuni hanya 278 unit. PSI mempertanyakan apakah Gubernur Anies benar-benar memiliki kemauan untuk menjalankan program DP 0 Rupiah," ucapnya.

PSI Tidak Mungkin Dukung Anies di Kursi Pilpres 2024

Terakhir, pada tahun 2022 Partai Solidaritas Indonesia menyatakan tidak akan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan di Pemilu 2024. Sebab Anies telah mendapatkan rapor merah berdasarkan penilaian Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengatakan partainya sejak awal hanya akan mendukung pemimpin berintegritas.

"Beberapa waktu lalu Fraksi PSI DKI Jakarta menjadi satu-satunya Partai yang menolak pertanggungjawaban anggaran APBD Anies 2021. Itu Rapor merah atas kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada catatan terkait transparansi anggaran dan kinerja," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/9/2022)

Melihat fakta tersebut, Grace menegaskan, PSI tidak mungkin mendukung Anies sebagai capres 2024. Ini sebagai sikap DPP PSI atas penilaian Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

"Dalam konteks itu, tidak mungkin PSI mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. DPP PSI mengapresiasi sikap Fraksi PSI DKI Jakarta yang memberi rapor merah untuk kepemimpinan Anies Baswedan. Jadi tidak mungkin kami dukung Anies sebagai Capres 2024," tutupnya.

Reporter Magang: Alya Nurfakhira Zahra