Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika kontribusi tambahan 15% disahkan, DKI bisa dapatkan Rp 77,1 T

Jika kontribusi tambahan 15% disahkan, DKI bisa dapatkan Rp 77,1 T reklamasi pulau G. ©2016 merdeka.com/video news

Merdeka.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati, menjadi saksi untuk bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Ariesman menjadi terdakwa kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda tentang reklamasi.

Dalam kesaksiannya, Tuty menjelaskan awal mula munculnya kontribusi tambahan pengembang sebesar 15 persen. Tuty juga menjelaskan kenapa pembahasan kontribusi tambahan pengembang itu begitu alot di tingkat dewan.

Dia kemudian mengatakan, jika Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP) disepakati dan semua pengembang mematuhi kewajiban kontribusi pengembang yang dibebankan pemprov, maka nilai yang bisa dikantongi DKI mencapai Rp 77,1 triliun.

"Berdasarkan simulasi yang kami peroleh dari biro Ibu Vera (Kabiro Tata Kota dan Lingkungan Hidup Setda DKI) dengan asumsi jika luas lahan yang dapat dijual dengan angka tertentu dengan NJOP kisaran Rp 10 juta untuk beberapa pulau dan Rp 30 juta untuk pulau-pulau lain. Untuk pulau A-M saja ini kita gunakan rumus tambahan kontribusi 15 persen akan diperoleh angka Rp 48,8 triliun di samping kontribusi 5 persen dikali NJOP akan ditemukan Rp 28,3 triliun sehingga kontribusi dan tambahan kontribusi totalnya Rp 77,1 triliun. Jika menggunakan rumusan tadi," kata Tuty di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (30/6).

Namun impian mendapatkan Rp 77 triliun itu kandas karena antara pemprov dan DPRD DKI Jakarta tak mencapai kesepakatan. Pemprov DKI menghendaki agar kontribusi tambahan sebesar 15 persen dikali dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dikali total lahan yang dapat dijual, sedangkan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD hanya mau tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari 5 persen total luas masing-masing pulau reklamasi.

"Baldegda yang diketuai M taufik, wakil ketua Merry Hotma, senantiasa hadir anggota dari balegda Bestari Barus, ibu Yuke, M Sanusi, dan anggota Balegda lain," ungkap Tuty.

Meski menurut Tuty asumsi perkiraan keuntungan Rp 77,1 triliun itu juga disampaikan ke Balegda namun Balegda tetap berkeras terhadap keyakinannya.

"Asumsi pernah dipaparkan ke Balegda, tapi saya secara prinsip tidak menangkap keberatannya," ungkap Tuty.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah mengaku bahwa pemprov berkeras terhadap angka tersebut karena menganggap 15 persen itu akan berguna bagi masyarakat.

"Kita defense di angka itu dengan pemikiran pemprov terhadap aset-asetnya kalau dipinjamkan ke swasta, kita (pemprov) dalam posisi yang kurang menguntungkan karena itu angka 15 persen kita anggap angka 'feasible' bagi masyarakat Jakarta ke depan karena itu kita defend. Kalau alasan mereka (Balegda) cuma bilang angkanya kebesaran," kata Saefullah yang juga menjadi saksi dalam sidang tersebut.

Namun, menurut Saefullah, Balegda tidak pernah menyatakan raperda itu akan menyulitkan pengembang.

"Tidak tersirat mengemukan (untuk kepentingan pengembang) dan untuk meyakinkan angka 15 persen kita pernah undang BUMD yaitu Ancol yang ditanya pak Gubernur apakah keberatan atau tidak, dijawab masih bisa, makanya kita bertahan dan kita sampaikan angka ini mungkin. Tapi ada juga anggota (Balegda) yang bilang terlalu mahal, tapi kami tidak mencatat alasan-alasan itu," jelas Saefullah.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial

Bagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial

10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.

Baca Selengkapnya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya

IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya

Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.

Baca Selengkapnya
Kaesang soal Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu: Salah Input, Nanti Dibenerin

Kaesang soal Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu: Salah Input, Nanti Dibenerin

Kaesang telah memerintahkan untuk melakukan revisi agar dapat selesai sebelum Jumat pekan ini.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Kuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun

Kuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun

Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya