Ibu kota pindah libatkan swasta, Ketua MPR sebut bisa jadi skandal

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan tak sepakat apabila pemindahan ibu kota ke luar Jakarta melibatkan pihak swasta. Sebab, yang dipindahkan merupakan pusat pemerintahan. Seharusnya murni menggunakan uang negara.

"(Libatkan swasta) Bisa jadi skandal. Ya kan? Ada apa. Publik akan tanya, kalau pindah ibu kota, pemerintah dong. Yang dipindahkan pusat pemerintahan. Kalau swasta yang mindahin pusat pemerintahan gimana coba bayangkan pusat pemerintahan dipindahkan oleh swasta," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/7).

Dia mengaku, mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jakarta. Idealnya, pusat pemerintahan seharusnya memang dipisahkan dengan pusat bisnis. Apabila bila benar terealisasi, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis.

Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengingatkan pemindahan ibu kota tak dilakukan dalam waktu dekat. Dia meminta Presiden Joko Widodo terlebih dahulu menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang belum rampung.

"Saya kira pemerintah fokus, utang kita kan sudah banyak. Jalan Tol Sumatera, Jawa belum selesai, irigasi belum selesai. Banyak program-program yang belum. Swasembada, tarif listrik. Banyak PR sedangkan tahun depan sudah masuk tahun politik," tutup Zulkifli.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan pemerintah bakal mencari skema menguntungkan dalam pemindahan Ibu Kota baru, termasuk melibatkan pihak swasta.

"Yang pasti kita upayakan pemindahan ibu kota ini tidak mengurangi atau membebani anggaran yang harus kita alokasikan untuk pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/7).

Nantinya, pihak swasta diberikan wilayah komersial untuk dikelola dalam ibu kota baru. Namun, keputusan tersebut masih menunggu kajian yang selesai pada Desember 2017.

"Itu kita kaji. Nanti kita lihat. Ada wilayah komersial, wilayah pemerintahan, wilayah pendidikan dan segala macam," katanya.

Rudi menambahkan aset-aset negara di ibu kota lama akan dikelola Kementerian Keuangan.

"Pemerintah cari yang paling optimum lah. Kemenkeu akan mengelola gedung-gedung negara dan sekretariat negara," pungkasnya.