Merdeka.com - Gerindra menyarankan PKS bekerja lebih keras untuk menyelesaikan pemilihan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mengingat posisi Wagub DKI sudah lebih dari satu tahun kosong.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Iman Satria mengatakan, tidak mungkin calon yang diusulkan oleh PKS dapat mulus lolos sebagai pendamping Anies Baswedan tanpa kerja keras. Jadi, dia meminta, PKS tidak menuding ada nuansa menjegal proses pergantian tersebut.

"Itu enggak boleh bersuudzon harusnya saya melihat. PKS harus kerja keras, jangan cuman duduk manis aja. Itu yang salah," katanya kepada merdeka.com, Kamis (5/9).

Iman menyarankan PKS tidak terlalu percaya diri dua nama yang diusulkan cocok menjadi Wagub DKI Jakarta. Jangan sampai nantinya calon yang diusulkan tidak dipilih oleh anggota legislatif di Rapat Paripurna.

"Mereka terlalu pede kepada calonnya. Pansuskan hanya menyajikan, yang milih kan dewan. Ibaratnya kalau makanan udah disajikan tapi enggak dicolek, siapa yang salah? Ya yang menyajikan. Mungkin kurang senyum, atau mungkin kurang ramah," tutupnya.

Sebelumnya, PKS menilai ada upaya untuk menghalangi pemilihan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Nampak dari tidak kuorumnya penyelenggaraan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pada massa DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, seharusnya rencana pemilihan Wagub bisa selesai dengan normal. Hanya saja, saat rapimgab penetapan tatib pemilihan Wagub tak kunjung kuorum.

"Sebenarnya ada hal yang ingin disampaikan kepada publik kurang bagus. Jadi ada nuansa menjadikan rapimgab itu proses tidak berjalan dengan mulus," katanya kepada merdeka.com, Rabu (4/9).

Dia menjelaskan, upaya komunikasi dengan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta telah dilakukan oleh PKS. Bahkan kedua kandidat, Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, telah diperkenalkan.

"Kalau kita komunikasi sudah sejak awal. Memperkenalkan semua cawagub ke fraksi. Komunikasikan ada dua, komunikasi terbuka dan tidak terbuka. Itu kita laksanakan tapi selama ada orang terkait punya keinginan lain ya itu akan beda hasil," ujarnya.

Suhaimi mengungkapkan, PKS menginginkan proses pemilihan Wagub DKI berjalan dengan cepat dan normal. Sehingga semua anggota legislatif dapat memiliki hak politiknya untuk menentukan calon pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau itu jalan sampai kepada paripurna, maka di situ masing-masing anggota diberi hak apakah cocok atau tidak. Secara tatib sudah proporsional. Rapimgab tidak berjalan, pansus tidak disahkan menjadi kepada kinerja dewan secara keseluruhan," tutupnya.