Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta melakukan usaha untuk menghindari adanya pungutan liar di tempat pemakaman umum. Caranya dengan menggunakan sistem online. Tetapi sayangnya, sampai saat ini sistem tersebut belum beroperasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, Kepala Dinas Taman dan Pemakaman Nandar Sunandar menjanjikan penerapan sistem online mendaftar di TPU. Namun, hingga kini pihaknya beluim menerima laporan sistem tersebut beroperasi.

"Sampai sekarang kami belum lihat. Belum dilaporkan. Itu jadi salah satu penilaian kepala dinas," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/3).

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan padahal Nandar menjanjikan sistem tersebut akan siap dalam tiga bulan. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya pungutan liar.

Dia menyakini, pungutan liar sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga sangat sulit untuk menghilangkan budaya tersebut, walaupun Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan gaji mereka.

"Gaji berapapun sama, itu kebiasaan mereka pungut uang. Itu yang lagi saya suruh dia (Nandar) benahi,"? tegasnya.