Anggota Fraksi PDIP: Formula E Berpotensi Pemborosan Anggaran Rp4,48 Triliun

Merdeka.com - Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyebutkan ada pemborosan anggaran negara Rp4,48 triliun jika Formula E dipaksakan digelar pada 2022. Nilai ini didapat berdasarkan akumulasi variabel pembiayaan meliputi commitment fee, biaya pelaksanaan, dan bank garansi.

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun sebuah jumlah uang yang sangat besar. Rp4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Maruana Siahaan, Selasa (31/8).

Dia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak pernah memasukkan biaya commitment fee sebagai feasibility study dalam penganggaran Formula E. Sehingga, terkesan ajang mobil balap listrik ini tidak sangat menguras kantong daerah.

Padahal, anggota Komisi B DPRD DKI itu menerangkan, biaya commitment fee tetap digelontorkan Pemprov DKI sebesar Rp2,3 triliun, kemudian Pemprov juga mengeluarkan biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp90 miliar.

"Meski memang bank garansi ini sudah kembali," ujarnya.

Maruana mengungkapkan, sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menunda perhelatan Formula E pada 2020 akibat pandemi Covid-19, nyatanya di waktu itu pula pembayaran commitment fee tetap berjalan.

Bahkan, dia mengkritisi respons Anies soal rekomendasi dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu malah menerbitkan Ingub 49 yang menjadikan Formula E program prioritas.

"Pak Gubernur meresponnya malah mengeluarkan Ingub 49," jelasnya.

Kalkulasi pemborosan anggaran tersebut menurut Maruana seyogyanya dapat membangun fasilitas-fasilitas publik atau stimulus bagi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.

Dia menegaskan, konsistensi PDIP dan PSI menggunakan hak interpelasi tentang Formula E bertujuan untuk mengamankan uang rakyat.

"Intinya adalah kami mau menyelamatkan uang rakyat dan direlokasikan untuk kepentingan rakyat Jakarta," tutupnya.