Merdeka.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, geram mendengar isu kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dalam rencana kegiatan tahunan (RKT) 2021. Khususnya tunjangan rumah dan kendaraan dinas anggota dewan yang naik.

Dalam bincang antara Ahok dengan Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah, terungkap kenaikan tunjangan rumah dan mobil dewan terjadi sejak 2017. Dengan rincian, Rp60 juta untuk tunjangan rumah dan Rp21,5 juta tunjangan transport.

Ahok mengaku, jika masih menjadi gubernur DKI Jakarta tidak akan menyetujui kenaikan tunjangan tersebut.

"Jujur saja, kalau saya jadi gubernur, enggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 Rp60 juta, mobil Rp21,5 juta saya tidak pernah setuju, itu yang saya selalu berantem sama teman-teman kamu di dewan," kata Ahok dikutip dari siaran YouTube, Senin (7/12).

Ahok marah mendengar tunjangan mobil akan kembali naik saat bincang dengan mantan stafnya itu. Dikonfirmasi Ima, tunjangan mobil akan naik sampai Rp 35 juta. Ditambah, muncul isu tunjangan rumah anggota dewan naik sampai Rp 110 juta.

"Saya ngamuk, mana ada. Saya jadi Komut Pertamina aja sebulan tunjangan mobil, artinya enggak mobil yang sewa Rp35 juta," tegas Ahok.

Ahok menilai, anggaran untuk rumah dan mobil anggota dewan sejak ia meninggalkan Jakarta tidak sesuai asa kepatutan. Apalagi anggaran untuk mobil yang naik hingga Rp35 juta.

"Jadi seharusnya kita memberikan uang tunjangan transport kepada anggota dewan senilai harga sewa mobil dari perusahaan rental, ini yang dimaksud dengan ayat atau pasal asas kepatutan kelayakan," jelas Ahok.