Laporan PBB: Krisis Biaya Hidup Membuat 71 Juta Orang Jatuh dalam Kemiskinan Ekstrem

Merdeka.com - Krisis biaya hidup membuat 71 juta orang di negara-negara miskin terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem, menurut laporan Program Pembangunan PBB (UNDP), hari ini.

Administrator UNDP Achim Steiner mengatakan analisis terhadap 159 negara berkembang menunjukkan kenaikan harga sejumlah komoditas penting tahun ini telah menjalar ke sebagian wilayah Afrika Sub-Sahara, Balkan, Asia dan lainnya.

UNDP mendesak agar tindakan khusus dilakukan.

Badan PBB itu berusaha mencari bantuan tunai untuk diberikan secara langsung kepada penduduk paling rentan.

UNDP juga ingin agar negara-negara yang lebih kaya dapat memperpanjang dan memperluas Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) yang mereka buat untuk membantu negara-negara miskin selama pandemi.

"Krisis biaya hidup ini menjerumuskan jutaan orang ke dalam kemiskinan dan bahkan kelaparan, dengan kecepatan yang menakjubkan," kata Steiner, seperti dilansir Antara mengutip Reuters, Kamis (7/7).

"Dengan (kondisi) itu, ancaman kerusuhan sosial meningkat dari hari ke hari," katanya.

Institusi semacam PBB, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menetapkan sejumlah "garis kemiskinan".

Penduduk digolongkan sebagai orang miskin jika mereka hidup sehari-hari dengan uang kurang dari 1,90 dolar AS (sekitar Rp28.500) di negara berpendapatan rendah, 3,20 dolar di negara berpendapatan sedang paruh bawah, dan 5,50 dolar di negara berpendapatan sedang paruh atas.

"Kami memperkirakan krisis biaya hidup saat ini akan mendorong lebih dari 51 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem dengan 1,90 dolar per hari, dan 20 juta orang lainnya dengan 3,2 dolar per hari," tulis laporan itu.

Laporan itu juga memperkirakan krisis akan membuat sekitar 1,7 miliar penduduk dunia menjadi miskin.

Disebutkan pula bahwa pemberian bantuan tunai di sejumlah negara akan lebih "adil dan rendah biaya" daripada subsidi harga bahan bakar dan pangan yang lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

"Dalam jangka panjang mereka (subsidi) mendorong ketidakadilan, kian memperparah krisis iklim, dan tidak segera dirasakan dampaknya," kata Kepala Penanganan Kebijakan Strategis UNDP George Gray Molina.

Dua tahun pandemi juga telah menunjukkan bahwa negara-negara yang dilanda krisis finansial memerlukan bantuan komunitas global untuk mendanai skema ini.

Mereka bisa melakukannya jika DSSI yang dirintis oleh G20 diperpanjang hingga dua tahun lagi dan diperluas jangkauannya agar bisa dinikmati setidaknya oleh 85 negara dari 73 negara saat ini, kata Molina.