Merdeka.com - Kepala Polisi Filipina, Jenderal Ronald dela Rosa, secara tersirat mengakui pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan massal pengedar narkoba selama nyaris tiga bulan terakhir. Tidak hanya itu, dia mengajak para pencandu bertobat dengan cara membunuh jaringan pengedar.

Imbauan kontroversial itu disampaikan Ronald saat menggelar jumpa pers disiarkan televisi hari ini, Jumat (26/8). "Sebaiknya anda (para pencandu) datangi rumah-rumah mereka, tuangkan bensin dan bakarlah semuanya untuk melampiaskan kemarahan anda," ujarnya seperti dilansir Inquirer.

"Bandar dan pengedar merampok uang anda, menghancurkan otak kalian. Bukankah kalian ingin membunuh mereka? Silakan. Membunuh mereka untuk kasus seperti ini diiizinkan sebab anda semua adalah korban."

Pidato Ronald adalah bagian perayaan ulang tahun ke-115 Korps Kepolisian Filipina yang digelar di Visayas. Selain mengajak pecandu membunuh pengedar, dia mengingatkan anak buahnya agar bersikap lebih keras pada kejahatan narkotika.

Ronald secara spesifik meminta personel kepolisian tak ragu menembak lebih dulu tersangka narkoba. "Jangan sampai terbunuh, kalian semua harus tetap hidup. Maka kesimpulannya kalian harus siap membunuh," ujarnya di hadapan ratusan anggota kepolisian.

Penembakan pecandu narkoba di Filipina (c) Reuters/Czar Dancel

Nyaris 1.800 orang tewas selama nyaris tiga bulan terakhir di Filipina. Mereka menjadi korban perang melawan narkoba yang dicanangkan Presiden Rodrigo Duterte. Pembunuhan bandar dan pecandu narkoba di banyak kota sempat diklaim bukan tindakan polisi. Sebagian meyakini para pembunuh misterius itu adalah milisi sipil yang disokong pemerintah.

Ronald De La Rosa menyatakan operasi resmi pihaknya "cuma" menewaskan 712 orang, semuanya terbukti pengedar narkoba. Sedangkan untuk 1.067 orang lainnya yang ditembak mati di jalanan, polisi mengaku belum tahu siapa pelakunya.

Maraknya pembunuhan ekstrajudisial di Filipina ini memicu kecaman internasional, termasuk oleh Sekretaris Jendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. Ban menyebut maraknya pembunuhan pengedar narkoba kelas teri di Filipina sebagai pelanggaran HAM berat. Duterte tersinggung atas kritikan luar negeri terhadap kebijakan dalam negerinya memerangi narkoba.

Tidak semua orang di Filipina mendukung agenda sang presiden. Senator Leila de Lima menyatakan kebijakan Duterte membunuh banyak orang atas nama perang melawan narkoba sudah kelewatan. Demi melancarkan agenda perang melawan narkoba, Duterte ternyata memotong 25 persen anggaran kesehatan, perburuhan, serta politik luar negeri. Alokasi dana itu dialihkan untuk kepolisian dan militer.

"Kita selangkah lagi akan memiliki tiran di negara ini," ujarnya kepada TIME.