Buntut Demo Massal, Iran Tinjau Ulang Undang-Undang Jilbab

Parlemen Iran dan pengadilan meninjau ulang undang-undang yang mewajibkan perempuan memakai jilbab dan memicu demo mematikan yang berlangsung lebih dari dua bulan. Hal ini disampaikan Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri.

Demo dimulai setelah Mahsa Amini (22), meninggal saat ditangkap polisi syariah pada 16 September. Mahsa Amini ditangkap setelah dianggap memakai jilbab yang tidak patut.

Para pengunjuk rasa di berbagai kota di Iran membakar jilbab dan meneriakkan slogan anti pemerintah. Jilbab diwajibkan untuk perempuan Iran mulai April 1983, empat tahun setelah revolusi 1979 yang menggulingkan kekuasaan shah Iran yang didukung Amerika Serikat.

"Parlemen dan pengadilan sedang bekerja (menangani masalah tersebut) apakah undang-undang perlu perubahan," jelas Montazeri di kota suci Qom, dikutip dari AFP, Minggu (4/12).

Namun dalam pernyataan tersebut, Montazeri tidak menyebutkan secara spesifik apa saja yang akan ditinjau ulang dari UU tersebut.

Dia mengatakan, tim peninjau bertemu dengan komisi kebudayaan parlemen pada Rabu.

"Dan kita akan lihat hasilnya dalam satu atau dua minggu," ujarnya.

Seorang jenderal Garda Revolusi Iran mengatakan, lebih dari 300 orang tewas dalam demonstrasi yang rusuh setelah kematian Mahsa Amini. Namun Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengatakan pada Sabtu, jumlah yang tewas selama unjuk rasa sebanyak 200 orang, termasuk pasukan keamanan, warga sipil, separatis bersenjata, dan "perusuh".

Iran Human Rights yang berbasis di Oslo, Norwegia menyampaikan pada Selasa, sedikitnya 448 orang "dibunuh pasukan keamanan dalam unjuk rasa yang berlangsung di secara nasional".

Kepala HAM PBB, Volker Turk mengatakan pekan lalu, sebanyak 14.000 orang, termasuk anak-anak, ditangkap.