YLKI sebut pemerintah belum mampu lindungi konsumen RI di 2017
Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai negara masih belum mampu melindungi hak-hak konsumen di sepanjang tahun 2017. Padahal menurutnya, konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam roda perekonomian.
Dia melihat cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Tanah Air masih sangat lemah di sepanjang tahun 2017. Sehingga, konsumen masih berada pada posisi yang lemah dalam sistem transaksi maupun roda perekonomian secara keseluruhan.
"Ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal posisi konsumen secara dominan justru menjadi subordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan," kata Tulus melalui keterangan resminya, Kamis (28/12).
Seperti kebijakan pendaftaran ulang pemegang kartu prabayar seluler. Menurutnya, hal ini cukup menimbulkan kegaduhan dikarenakan minimnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan registrasi prabayar tersebut.
"Ini menimbulkan kecurigaan bahwa registrasi dilakukan untuk kepentingan jangka pendek (pemilu) dan atau adanya penyadapan data pribadi milik warga untuk kepentingan komersial dan bahkan politik," imbuhnya.
Selain itu, negara dinilai masih kedodoran dalam memenuhi kebutuhan gas elpiji 3 kg bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Satu tahun ini, distribusi gas elpiji 3 kg semakin terdistorsi sehingga masyarakat menengah bawah harus mengantre berjam-jam dan dengan harga yang mahal pula untuk mendapatkan satu tabung gas elpiji 3 kg.
Diberikannya izin bagi SPBU swasta untuk menjual BBM dengan kualitas rendah setara premium juga dinilai menjadi suatu kemunduran. Sebab, produk BBM dengan RON 88/89 sangat jauh dari ideal, karena belum lulus Euro 1. Sementara regulasi nasional dan standar internasional mewajibkan untuk Euro 4.
"Untuk kebutuhan BBM dengan kebijakan satu harga, pun terbukti hanya manis di atas kertas saja. Dana ratusan milyar hilang sia-sia, karena pasokan BBM satu harga justru dirusak oleh penyalur-penyalur lokal yang melibatkan oknum pejabat daerah," jelasnya.
Tulus pesimis akan adanya perubahan terkait perlindungan konsumen di tahun 2018. Terlebih lagi, 2018 adalah tahun politik, yang mayoritas infrastruktur politik akan difokuskan pada pencitraan atau politisasi untuk kepentingan pemilukada serentak dan pilpres pada 2019.
"Boleh jadi pada 2018 negara akan bermanis-manis dengan rakyatnya, untuk tidak menaikkan harga atau tarif komoditas publik. Namun, kondisi akan berbalik pasca pilpres, negara akan menggenjot kenaikan berbagai tarif/harga seperti tarif dasar listrik, harga BBM bahkan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
YLKI Ungkap OJK Paling Banyak Diadukan Konsumen, Ini Alasannya
Jumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.
Baca SelengkapnyaPengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaAda Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN
Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Didorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk
Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Simak 11 Poin Pentingnya
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik
Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.
Baca Selengkapnya