Wapres JK Soal Revisi DNI: Tidak Mengancam UMKM, Hanya Salah Komunikasi Saja

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak akan mengancam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut dia, hal tersebut hanya salah persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha.

"Tidak tidak akan mengancam, hanya salah komunikasi saja," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) menambahkan Darmin Nasution mengatakan kebijakan relasaksi DNI tidak akan mereduksi atau menggerus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, DNI tidak sekedar asing boleh masuk. DNI adalah daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Daftar bidang usaha yang tertutup, lanjut Menko Darmin, sampai saat ini tidak pernah diubah.

"Tidak sekedar asing boleh masuk. DNI adalah daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Itu sudah diatur oleh undang-undang penanaman modal," ujar Menko Darmin disela membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo.

Menurut Menko Darmin, saat ini yang banyak dibicarakan adalah 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Dan, yang paling ramai menyangkut bidang usaha industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian dan warung internet, industri percetakan kain, serta industri kain rajut khususnya renda.

Pengeluaran bidang usaha tersebut, jelas Menko Darmin, bukan untuk membuka peluang bagi modal asing untuk masuk, melainkan untuk membantu para pelakunya. Mereka dikeluarkan supaya tidak terkena izin UMKM dan izin lokasi.

"Modal mereka juga kecil hanya sekitar Rp 50 juta. Jangankan PMA yang menurut ketentuan undang-undang nilai investasi di luar tanah dan bangunan sebesar Rp 10 miliar, PMDN yang besar saja tidak boleh masuk," katanya.

Menko Darmin menegaskan, tidak ada pikiran untuk membuka kesempatan bagi asing. Kata dia, DNI itu sangat jelas, yakni UMKM yang tadinya bermitra menjadi dicadangkan. "Pemerintah tidak mungkin memberikan UMKM kepada asing. Untuk apa, tolong dimengerti," jelasnya.

Hal lain yang mendapatkan sorotan dari peserta Rapimnas Kadin kali ini adalah kemudahan ijin bagi industri menengah yang bisa menjadi celah bagi pemodal asing untuk masuk. Seperti halnya yang dikemukakan Wakil Ketua umum Kadin bidang UMKM, M. Lutfi. Dia mengatakan di Bali belum lama ini ada 18 toko yang terpaksa ditutup karena ternyata dimiliki orang asing.

Menko Darmin menilai, hal itu memang bisa saja terjadi jika masih menerapkan sistem perijinan offline. Akan tetapi dengan online submission system (OSS) yang sekarang diberlakukan, celah seperti itu sudah tertutup.

"Sekarang dengan OSS kita bisa memperlihatkan siapa dan berapa modalnya, apa kegiatannya, dimana lokasinya. Sistem kita sudah sangat baik sekarang. Jangan karena persepsi saja kita menolak," tutupnya.

Disisi lain, saat memberikan sambutan pembukaan, Menko Darmin juga menyampaikan sejumlah capaian dan fokus kerja yang sudah dilakukan pemerintahan Joko Widodo.

"Seperti kita tahu bahwa adanya krisis pada periode 1998-1999, perekonomian kita hanya bergerak dari sumber daya alam. Itu pun pergerakannya juga terbilang cukup lambat," ucapnya.

Oleh karena itu, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah mendorong pada penguatan infrastruktur. Khususnya adalah industri manufaktur. Meski saat ini, perkembangan industri manufaktur dianggap masih belum sesuai yang diharapkan, namun dipastikan sudah dapat dilihat hasilnya.

Sebelumnya, pemerintah menunda penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai DNI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang berdiskusi dengan sejumlah pengusaha. Dia mengatakan Perpres selesai pada akhir pekan ini.