Wapres JK ingatkan BPJS Kesehatan lakukan efisiensi agar tak bangkrut

Selasa, 7 Agustus 2018 17:12 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Wapres JK ingatkan BPJS Kesehatan lakukan efisiensi agar tak bangkrut Wapres JK. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan membantu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Defisit ini akan ditutup menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya itu, pemerintah juga meminta BPJS melakukan efisiensi untuk mengatasi defisit.

Efisiensi tersebut menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu dengan memberikan pelayanan yang tepat, namun tidak mengurangi. Dia juga meminta agar BPJS Kesehatan menjamin pengawasan di setiap rumah sakit.

"Jadi harus dikontrol juga rumah sakit yang menyelenggarakan itu dan pengawasannya lebih baik lagi. Jangan ada orang yang tiap hari pergi fisioterapi, contohnya, atau pun bakti sosial kemudian masuk BPJS, kalau baksos ya baksos," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (7/8).

Dia menjelaskan terjadinya defisit lantaran selama empat tahun ini BPJS Kesehatan sudah memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah kata JK selalu menjaga tarif agar terjangkau oleh masyarakat.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dalam mengatasi defisit keuangan, perlu ada batasan terkait jenis pendanaan atau jaminan yang menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya agar BPJS tidak terlalu terbebani secara keuangan.

Penerima manfaat pun, menurutnya, juga mesti diseleksi agar program-program BPJS betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. "Mesti ada batasan koridor yang jelas. Jangan misalnya orang yang mampu masih dihitung kan," tegasnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/8).

Dia menambahkan pemerintah pasti akan memberikan dana talangan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menjelaskan, saat ini besaran dana talangan yang akan diberikan sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan. [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini