Walhi dorong Perpres moratorium lahan sawit dan tambang

Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai moratorium izin perluasan lahan sawit dan tambang harus diperkuat dengan Peraturan Presiden atau Perpres. Ini agar upaya pencegahan kerusakan hutan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Ini yang jadi persoalan baru ketika ada moratorium ini, tapi sudah ada ribuan izin existing pada sebelumnya, sama saja dengan pemerintah sebelumnya, ketika Presiden SBY keluarkan moratorium soal hutan, tapi pada penerapan tak jelas, kerusakan hutan tak bisa dihindarkan," kata Kepala Kajian Walhi Pius Ginting kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/4).

Rencana awal, pemerintah akan menuangkan wacana moratorium lahan pertambangan dan perkebunan sawit ke dalam Instruksi Presiden.

Menurut Pius, moratorium harus diprioritaskn untuk tambang batu bara. Sebab, komiditas itu penyumbang terbesar emisi karbon.

Di sisi lain, pertambangan emas hitam ini sudah mulai ditinggalkan banyak negara

"Batu bara itu sumber pemanasan global karena emisi karbonnya sangat tinggi. Negara-negara maju sudah mulai meninggalkan batu bara. Pada 2030, emisi terbesar Indonesia nanti berasal dari pembakaran energi fosil, mengalahkan kebakaran hutan," tuturnya.

Pius mengungkapkan, Indonesia saat ini merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia. Pada 2014, Indonesia mampu menghasilkan 426 juta ton batu bara.

"Karena 70 persen produksi batu bara kita oleh perusahaan besar, hanya 30 persen dihasilnya perusahaan kecil. Grup-grup besar seperti Bakrie punya lahan yang belum terekploitasi, walaupun sudah ada moratoirum. Ini bakal tak ada pengaruhnya."