Urai Kasus Asabri, Ombudsman Bakal Panggil OJK dan Kemenkumham

Rabu, 22 Januari 2020 12:41 Reporter : Anisyah Al Faqir
Urai Kasus Asabri, Ombudsman Bakal Panggil OJK dan Kemenkumham Ngopi bareng Ombudsman RI. ©2020 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), besok. Ini untuk mendalami lahirnya PP 102 tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai aparatur sipil negara.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, peraturan tersebut tidak relevan dengan peraturan asuransi. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak masuk dalam daftar pengawas eksternal, padahal OJK sudah terbentuk pada tahun 2015.

Dalam pasal 54 menyebutkan, yang berhak melakukan pengawasan eksternal yaitu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri dan TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta auditor independen.

"Kami melihat PP 102/2015 dibuat tidak relevan dengan peraturan perasuransian," kata Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Baca Selanjutnya: Panggil Kemenkumham...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini