Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tuduh Hatta Rajasa rusak industri bauksit, Faisal Basri sadar risiko

Tuduh Hatta Rajasa rusak industri bauksit, Faisal Basri sadar risiko

Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri mengaku siap tanggung risiko atas tudingannya pada Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Kemarin, mantan ketua tim reformasi tata kelola migas itu menyebut Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini.

"Saya siap, mau diapakan saja. Apakah diperiksa aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?" katanya di Jakarta, Selasa (26/5).

Faisal mengatakan, industri bauksit nasional hancur lantaran pelarangan ekspor yang dilakukan pemerintah terdahulu atas bahan mentah pembuatan alumunium tersebut mulai 12 Januari 2014. Padahal, Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tak menyebut harus ada pelarangan ekspor.

"Baca undang-undangnya sampai seribu kali tidak ada pelarangan ekspor."

Menurutnya, pelarangan ekspor bauksit dibuat oleh Hatta Cs atas permintaan perusahaan alumunium terbesar Rusia, UC Rusal. Sebagai gantinya, Rusal berjanji bakal investasi membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter chemical grade alumina di Kalimantan.

"Padahal Rusal sudah wanprestasi. Karena pada 2007 sudah meneken nota kesepahaman dengan Aneka Tambang tapi nggak ada bekasnya." kata Faisal. "Dulu saya katakan di Mahkamah Konstitusi, bukan kali pertama. Dan pada waktu itu ada pak Patrialis Akbar juga, percayalah saya katakan, Rusal ini tidak akan membangun smelter."

Akibat pelarangan itu, kata Faisal, sebanyak 40 juta bauksit nasional tak bisa dimanfaatkan pasar internasional.

"Dampaknya, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi
Blak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi

Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.

Baca Selengkapnya
Terpidana Mardani Maming Plesiran, KPK Ingatkan Risiko Korupsi di Lapas Sukamiskin
Terpidana Mardani Maming Plesiran, KPK Ingatkan Risiko Korupsi di Lapas Sukamiskin

Komisi antirasuah itupun mengingatkan bahwa dugaan korupsi di lapas juga dapat terjadi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Anggota DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning Terkait Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin
KPK Periksa Anggota DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning Terkait Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker Era Cak Imin

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Ribka akan diperiksa di Gedung Merah Putih. Saat ini, Ribka sudah hadir.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis

Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya