Tarik Investasi, Pemerintah Siapkan Perpres Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
Merdeka.com - Pemerintah tengah menyiapkan aturan khusus untuk membentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Adanya aturan khusus tersebut, diharapkan mampu mendorong investasi masuk di kawasan Suramadu.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, sejauh ini Menteri PUPR sudah berkirim surat kepada Menteri Sekretariat Negara agar Perpres mengenai kelembagaan yang baru segera diterbitkan. Sedangkan beberapa kawasan sudah dipetakan untuk menarik masuk investasi.
"Jadi lebih kepada industri yang lebih lokal misalnya ada Islamic Science Park, ada yang berkaitan dengan industri garam, industri gula. Kemudian, bagaimana pariwisata Madura keseluruhan itu menarik investasi lebih, itu tujuannya," kata Danis saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7).
Danis mengatakan, pengembangan kawasan Surabaya dan Madura sejauh ini sudah dimulai namun konsepnya masih belum maksimal. Sehingga melalui struktur badan kelembagaan yang baru ini, Surabaya dan Madura bisa lebih berkembang.
"Kata kuncinya menarik investasi, yang disesuaikan misalnya waktu itu apakah industri pertahanan cocok enggak di Madura, tapi kan enggak cocok. Kalau industri garam pasti cocok kan. Pariwisata potensinya juga besar, begitu," katanya.
Untuk sementara ini, kata Danis sudah ada lahan eksisting seluas 50 hektare yang siap untuk segera dimanfaatkan dan ada kemungkinan penambahan lahan di lokasi lain. Sedangkan dalam Perpres sebelumnya, lahan yang disiapkan mencapai ratusan hektare.
"Ini intinya juga akan terjadi revisi terhadap luas kawasan yang disesuaikan dengan industri. Mungkin lebih tersebar, kalau semula lebih fokus di kaki kaki (jembatan Suramadu) itu sekarang lebih pada di kabupaten," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca Selengkapnya