Tahukah Anda Wamena Tanpa Pelabuhan? BI Bergerak Redam Inflasi Papua Pegunungan Tertinggi di Indonesia

Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, menghadapi tantangan geografis yang unik karena berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut tanpa akses pelabuhan. Kondisi ini membuat pendistribusian bahan pokok dan logistik lainnya sangat bergantung pada jalur darat serta udara, yang berdampak langsung pada biaya dan ketersediaan barang.

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Papua Pegunungan, Wamena menjadi titik vital bagi delapan kabupaten sekitarnya, termasuk Lanny Jaya, Yahukimo, dan Tolikara. Namun, jalur darat Jayapura-Wamena sepanjang 500 kilometer seringkali terhambat oleh kondisi jalan rusak, mengubah perjalanan tiga hari menjadi lebih dari dua minggu.

Akibatnya, harga bahan pokok dan logistik di wilayah ini menjadi sangat tinggi, memicu inflasi yang signifikan. Pada Februari 2025, Provinsi Papua Pegunungan mencatat inflasi tahun ke tahun (y-on-y) sebesar 7,99 persen, angka tertinggi secara nasional, dengan indeks harga konsumen (IHK) mencapai 115,17.

Tantangan Geografis dan Inflasi di Papua Pegunungan

Kondisi geografis Wamena yang berada di dataran tinggi tanpa pelabuhan laut menjadi faktor utama tingginya biaya hidup di Papua Pegunungan. Pendistribusian barang esensial seperti bahan pokok dan logistik lainnya harus melalui jalur darat yang panjang dan sulit, atau jalur udara yang mahal.

Jalur darat dari Jayapura menuju Wamena, yang seharusnya memakan waktu tiga hingga empat hari, seringkali molor hingga 14 hari atau bahkan lebih karena kerusakan jalan. Truk dan mobil penggerak 4x4 menjadi andalan, namun tetap tidak luput dari hambatan yang memperlambat pasokan.

Situasi ini secara langsung berkontribusi pada tingginya harga barang, menjadikan Kabupaten Jayawijaya sebagai pusat pengambilan data inflasi untuk seluruh Provinsi Papua Pegunungan. Data inflasi Februari 2025 menunjukkan angka 7,99 persen y-on-y, menempatkan provinsi ini pada posisi teratas inflasi nasional.

Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Ekonomi Lokal

Bank Indonesia (BI) memegang peranan strategis dalam upaya pengendalian inflasi di Papua Pegunungan melalui berbagai kebijakan dan program. Selain menjaga stabilitas nilai rupiah dengan kebijakan moneter, BI juga aktif mendukung sektor riil untuk meningkatkan produksi lokal.

Sejak tahun 2023 hingga awal 2025, Bank Indonesia telah mendukung pengembangan komoditas kopi di Jayawijaya, salah satu upaya untuk memacu perekonomian masyarakat. Inisiatif ini bertujuan agar petani lebih produktif dan mandiri, serta hasil panen melimpah demi kesejahteraan.

Pada September 2025, BI memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada empat kelompok tani di Distrik Asologaima, Piramid, dan Hubikosi. Bantuan tersebut meliputi empat unit motor roda tiga, delapan unit mesin babat rumput gendong, empat unit cultivator, dan delapan unit alat semprot tangan, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi bawang merah, cabai, dan sayuran.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Faturachman, menyatakan, "Kami membantu para petani ini supaya mereka lebih produktif dan semangat dalam bekerja." Langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi Papua Pegunungan maupun Kabupaten Jayawijaya, bersama Badan Pusat Statistik (BPS), terus berkoordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Mereka berupaya mengendalikan inflasi melalui komunikasi publik yang menenangkan masyarakat dan pengaktifan Satgas Pangan.

Satgas Pangan bertugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas, mengecek langsung kondisi di lapangan, serta memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong program penghematan energi dan gerakan tanam pangan cepat panen, seperti cabai dan bawang, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kerja sama antardaerah (KAD) juga diintensifkan untuk memastikan pasokan komoditas pangan strategis dapat saling melengkapi antara daerah surplus dan defisit. Berbagai program jaringan pengaman sosial, seperti anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos), juga dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat.

Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arther L Purmiasa, menegaskan, "Upaya pengendalian inflasi itu tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan lintas sektor, terutama perpaduan antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya." Sinergi ini diharapkan dapat menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas bersama.

Gerakan Pangan Murah oleh Pemkab dan Bulog

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, bekerja sama dengan Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, BPS, TNI, dan Polri, secara aktif menyelenggarakan program pangan murah dan operasi pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Operasi pasar dilakukan di pasar-pasar tradisional seperti Jibama, Wouma, Putikelek, Sinakma, dan Baru, serta di distributor bahan pokok. Langkah ini diambil untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar oleh pedagang.

Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menyatakan, "Inflasi ini menjadi tugas bersama untuk sama-sama berperan dalam pengendalian. Pedagang, terutama distributor supaya jangan menaikan harga seenaknya, sehingga memberatkan masyarakat dalam membeli bahan pokok."

Kantor Cabang Perum Bulog Wamena secara rutin menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kg. Selain itu, Bulog juga menjual minyak goreng seharga Rp78.000 per dua liter dan gula pasir Rp28.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp25.000-Rp27.000 per kilogram untuk beras medium dan premium. "Gerakan pangan murah kami lakukan rutin di hari kerja, biasanya pukul 15.00 WIT hingga selesai di depan kantor," ujar Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, Stephanus Kurniawan.

Sumber: AntaraNews