Strategi Pemerintah agar Ekspor RI Tak Kalah dari Negara Tetangga

Kamis, 19 September 2019 18:02 Reporter : Dwi Aditya Putra
Strategi Pemerintah agar Ekspor RI Tak Kalah dari Negara Tetangga peti kemas. Ilustrasi shutterstock.com

Merdeka.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengakui biaya logistik di Indonesia masih menjadi kendala dalam upaya menggenjot ekspor. Sebab, biaya logistik secara nasional saat ini masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.

Untuk menekan biaya logistik, pemerintah ingin membuat integrasi layanan melalui National Logistic Ecosystem, yang akan menghubungkan berbagai layanan di dalam pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Indonesia National Single Window (INSW).

Layanan ini juga akan mengintegrasikan mulai dari proses bongkar muat di pelabuhan, proses clearance di Bea Cukai, pembayaran kewajiban perpajakannya melalui sistem single billing, sampai dengan integrasi pengangkutan barang dengan kendaraan darat maupun kereta api.

"Kemudian yang juga penting adalah warehousing kita mengandalkan pusat logistik berikat, sampai kepada nanti di kawasan berikat maupun manufaktur yang lain. Nah ini nanti dikoordinasikan semua, jadi tidak boleh kita antara satu project dengan project lainnya kemudian berdiri sendiri-sendiri tapi harus terintegrasi," kata dia di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/9).

Dengan kehadiran kawasan berikat mandiri, ada efisiensi hingga 30 persen bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor. Jika integrasi layanan dalam National Logistic Ecosystem bisa dilaksanakan, maka efisiensi biaya akan lebih besar lagi.

"Harapannya adalah logistic cost kita yang di atas 23-24 persen kita turunkan. Memang ini ambisius karena Malaysia, Thailand, Vietnam itu di bawah 20 bahkan sekitar 15 persen. Sehingga kita bisa asumsikan kalau kita bisa turun lima persen saja ini akan menambah cost efficiency yang tadi sudah kita bisa dapat dari kawasan berikat mandiri," ungkapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan sendiri menetapkan sebanyak 119 kawasan berikat mandiri dari total keseluruhan kawasan berikat yang berjumlah 1.372. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan dalam roadmap kawasan berikat mandiri sebanyak 100 kawasan berikat. [azz]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini