Sri Mulyani: SDM adalah Aset Penting Bagi Indonesia

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang penting. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, terutama dengan bonus demografi muda pada 2030 nanti.

"Pembangunan sumber daya manusia menjadi urutan pertama dari lima prioritas pembangunan masa Pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2 ini," ujar Sri Mulyani melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (12/12).

Sri Mulyani mengapresiasi Bank Dunia (World Bank) karena telah memasukkan isu jaring pengaman sosial dan kesehatan dalam salah satu bahan laporan 'The World Bank's Indonesia Economic Quarterly Report'. Di mana laporan tersebut dirilis pada Kamis (11/12).

"Ini akan menjadi masukan yang bagus untuk jajaran kabinet pemerintahan dan (laporan ini) juga memberikan gambaran bagaimana desain jaring pengaman sosial di beberapa negara sebagai bagian dari pengelolaan sumberdaya manusia," jelasnya.

Kementerian-kementerian yang terkait dalam pengembangan SDM di antaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kementerian-kementerian tersebut mendapatkan tugas dari Presiden untuk memastikan jaring pengaman sosial di masyarakat, penyediaan kualitas pendidikan yang baik, dan penyediaan fasilitas kesehatan memadai," tandasnya.

Kemudahan Berbisnis RI

Laporan ease of doing business Bank Dunia 2020 menyebut tingkat kemudahan berusaha Indonesia stagnan di posisi ke-73 dari 190 negara di dunia. Meski mentok di peringkat yang sama seperti tahun lalu, secara score, Indonesia sedikit mengalami peningkatan yakni pada indeks dari 67,96 pada tahun lalu menjadi 69,6.

Analis Bank Dunia Maksym Lavorskyi mengatakan, Indonesia memang tak mengalami peningkatan pada posisi peringkat kemudahan berusaha. Meski begitu, Indonesia telah melakukan sejumlah perbaikan jika dibandingkan tahun lalu, salah satunya terkait perizinan memulai bisnis dan investasi.

"Indonesia mengalami peningkatan yang sangat substansial. Jika dilihat kembali pada 2004, butuh waktu sekitar 180 hari bagi pengusaha untuk mendaftar dan menjalankan bisnis. Sekarang hanya dibutuhkan 12 hari," ujarnya di konferensi pers Bank Dunia, Jumat (25/10).

Bank Dunia juga tak membantah, laju reformasi iklim usaha memang tengah melambat untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tetapi, ada 5 negara Asia Timur dan Pasifik yang berada di antara 25 negara dengan pencapaian tertinggi secara global.