Sri Mulyani: OTT Perlu Untuk Beri Efek Jera
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) perlu dilakukan untuk memberi shock therapy atau efek jera kepada oknum yang menyalahgunakan keuangan negara. OTT dilakukan jika sudah diperingatkan melalui evaluasi tetapi masih melakukan kesalahan yang sama bahkan lebih parah.
"Shock therapy itu penting juga sih karena saya merasa sebagai menteri saya juga suka kadang-kadang anggap nggak papa, kalau sudah keterlaluan, sudah dikasih tahu melalui evaluasi, itu penyakitnya kambuh terus, sekali-kali dilakukan shock therapy melalui OTT," ujar Sri Mulyani di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3).
Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah memperkuat pengawasan kementerian/lembaga melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP ini terdiri dari Inspektur Jenderal (Irjen) dan Sekretariat Jenderal (Sekjen).
"Kalau di Kemenkeu saya memperlakukan mereka seperti dua anak sulung saya, yang sama-sama penting, saya minta mereka saling melakukan cek and balance terhadap keseluruhan dirjen. Kalau kita tidak memandang penting peranan irjen, maka institusi itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah institusi yang lemah dan bahkan mungkin bobrok," katanya.
Sri Mulyani menambahkan, perlakuan suatu organisasi terhadap APIP menggambarkan kualitas organisasi tersebut. Organisasi yang memperlakukan APIP dengan baik berarti memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan organisasi yang baik.
"Jadi bagaimana organisasi memperlakukan APIP, menggambarkan organisasi ini organisasi yang sehat, yang punya komitmen terhadap integritas yang menciptakan akuntabilitas dan tata kelola yang baik atau tidak, itu sangat terlihat bagaimana mereka memperlakukan institusi dan aparat pengendali internalnya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnya