Sri Mulyani ke PNS: Anda sering kumpul, tiketnya dibelikan negara
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di JCC, Senayan, Jakarta. Dalam acara ini, hadir para pengelola kepegawaian dari seluruh kementerian lembaga dan daerah.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengingatkan, acara kumpul PNS seperti sekarang ini jangan sampai merugikan negara. Sebab, semua biaya transportasi dan akomodasi PNS ini dibiayai pakai uang negara.
"Jangan habiskan anggaran sering kumpul. Kalau tidak ada gunanya, ini merugikan keuangan negara dan juga waktu. Anda kumpul di sini tiket dibayar negara," ucap Ani, Rabu (10/5).
Ani secara tegas meminta semua PNS yang hadir memanfaatkan waktu berkumpul ini dengan kegiatan bermanfaat, yang ujungnya bisa memajukan perekonomian.
"Kalau ada kementerian yang lebih bagus kenapa pemerintah daerah tidak mecontoh dalam birokrasi," katanya.
Selain itu, ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari kumpul ini harus ditularkan kepada pegawai lainnya yang tidak bisa ikut.
"Tularkan informasi pengetahuan ke teman-teman dan anak buah anda."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaNamun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.
Baca SelengkapnyaBendahara Negara ini juga mengajak masyarakat pemegang hak suara untuk bijak memilih sesuai hati nuraninya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Selain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.
Baca SelengkapnyaTak lagi dipotong, Sri Mulyani akan bayarkan THR lebaran 100 persen atau secara penuh.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaTekanan yang dialami negara-negara maju itu dipengaruhi kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi yang terjadi di berbagai negara.
Baca Selengkapnya