Sri Mulyani: Jika Harga BBM Tidak Naik, Subsidi Bisa Bengkak Jadi Rp698 Triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran Rp198 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Hal ini sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan di atas USD 100 per barel.

"Kita perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp198 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Selasa (23/8).

Dia menjelaskan, beban subsidi bisa makin bengkak jika pemerintah memutuskan tetap menahan harga BBM sampai akhir tahun. Termasuk jika pemerintah tidak melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Sri Mulyani memperkirakan subsidi energi sampai akhir tahun bisa tembus Rp698 triliun.

"Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan maka (subsidi) Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun,” kata dia.

Selain harga minyak dunia yang terus di atas asumsi APBN, Sri Mulyani memperkirakan kuota BBM bersubsidi bisa jebol hingga 29 juta kilo liter. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada pengendalian konsumsi BBM bersubsidi oleh pemerintah.

"Berdasarkan proyeksi konsumsi yang sekarang terjadi sampai Juli, kalau formulasi ini sama sampai akhir tahun akan mencapai 29 juta kilo liter," kata Sri Mulyani.

Pemerintah Telah Tambah Subsidi BBM

Padahal pada Juli 2022 lalu, pemerintah telah menambah dan menghitung jumlah tambahan kompensasi dan subsidi BBM menjadi Rp502 triliun dengan volume 27 juta kilo liter. Hanya saja, dengan tren konsumsi masyarakat yang meningkat, diperkirakan kebutuhannya sampai akhir tahun mencapai 29 juta kilo liter.

"Artinya Rp502 triliun itu dihitung dengan asumsi sesuai APBN yaitu 27 juta kilo (untuk volume) harganya (ICP) USD 100 dolar (per barel) dan kursnya Rupiah Rp14.450 per USD," kata dia.

Hanya saja, yang terjadi sekarang, harga minyak dunia terus merangkak naik. Harganya di atas USD 100 per barel dan kurs rupiah terus melemah sekitar 4 persen menjadi Rp14.750 per USD.

"Harganya 5 persen lebih tinggi, kan tadinya kita asumsikan USD 100 ternyata USD 104,9 dan yang paling besar itu volumenya dari 23 juta ke 29 juta," tutur Sri Mulyani.