Soal tenaga asing, Menperin bandingkan Indonesia dan Malaysia

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa kebijakan kemudahan tenaga kerja asing (TKA) berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu). Anggapan itu muncul setelah banyak beredar berita hoaks yang menyebut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk kepentingan pemilu.

Airlangga meminta masyarakat untuk tidak khawatir soal Perpres TKA, sebab tujuan ditandatanganinya peraturan itu adalah agar iklim investasi di Indonesia semakin baik. Kata dia, TKA yang datang ke Indonesia adalah ekspatriat, atau tenaga ahli yang datang bersama para investor dari luar negeri.

"Kita punya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia 2 juta orang, apakah pemerintah Malaysia khawatir dengan jumlah 2 juta orang Indonesia?" ucap Airlangga usai menjadi pembicara di Munas Apindo, Hotel Sahid Jaya, Selasa (24/4).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh8dIk2nrph/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh8dIk2nrph/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Pagi ini menemani Wakil Presiden, Pak Jusuf Kalla, membuka MUNAS APINDO ke-10, bahasannya penting, “Reformasi SDM untuk mengatasi kesenjangan Ekonomi”. Reformasi SDM akan sangat dibutuhkan untuk #industri4.0 agar bergerak lebih efektif dan mendapat hasil maksimal untuk kemajuan Indonesia @kemenperin_ri #Bersamamuindonesiamaju #menujuIndonesiaMaju #airlanggahartarto</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Sebuah kiriman dibagikan oleh <a href="https://www.instagram.com/airlanggahartarto4.0/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Airlangga Hartarto</a> (@airlanggahartarto4.0) pada <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-24T07:21:16+00:00">24 Apr 2018 jam 12:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Menurut Airlangga, masyarakat Malaysia tidak pernah terusik dengan kehadiran TKI di negara mereka. Padahal yang datang bukan ekspatriat atau tenaga ahli. Sedangkan yang datang ke Indonesia dari luar negeri adalah para tenaga ahli.

Ketua Umum Partai Golongan Karya itu meyakini bahwa para expert yang datang itu nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Sehingga, dia meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang menyesatkan.

"Meski banyak TKI dari Indonesia, di dalam pemilu Malaysia tidak ada sama sekali (kekhawatiran), malah kita menggunakan 2 juta tenaga asing di Malaysia untuk pemilu di Indonesia," ucap dia.

Beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Aturan yang ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018.