Siapkan Dana Rp47 Miliar, OJK Minta Lahan 1,5 Hektare Bangun Kantor di IKN Nusantara

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lahan seluas 1,5 hektare (ha) untuk jadi kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan. Lahan ini diminta langsung kepada Badan Otorita IKN dan Kementerian PUPR.

"Kantor (OJK) di IKN baru proses mengajukan minta lokasi. Dimintakan 1,5 hektare tapi di luar pemukiman," kata Wakil Ketua OJK, Mirza Adityaswara pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan media di Balikpapan, Jumat (3/3) malam.

Selain itu, OJK juga menyiapkan anggaran khusus pembangunan kantor di IKN Nusantara. DPR telah menyetujui anggaran pembangunan gedung OJK sebesar Rp47 miliar khusus pada tahun ini.

Lembaga ini akan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung di IKN pada 2024. Di mana, pembangunan gedung OJK mengacu pada ketetapan Undang-Undang yang mengatakan lembaga ini harus pindah ke IKN bersama lembaga lain seperti Bank Indonesia maupun kementerian lainnya.

Bank Indonesia Siap Pindah ke IKN Nusantara

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memastikan bank sentral tengah menyiapkan langkah perpindahan ke Ibu Kota Negara di pada 2023.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (21/11).

BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," jelasnya.