Setelah Google, pemerintah tagih Facebook dan Twitter bayar pajak

Kamis, 30 November 2017 17:57 Reporter : Anggun P. Situmorang
Setelah Google, pemerintah tagih Facebook dan Twitter bayar pajak Logo Facebook. ©2012 Facebook

Merdeka.com - Pemerintah tengah gencar melakukan penarikan pajak dari perusahaan perusahaan besar yang menjalankan bisnisnya di Indonesia. Salah satu perusahaan yang disebut-sebut telah melakukan pembayaran pajak adalah Google Asia Pasific Pte Ltd.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv mengatakan setelah Google, pihaknya kini mulai memeriksa pembayaran pajak Facebook dan Twitter. Di mana, kedua perusahaan berbasis media sosial tersebut banyak digunakan di Indonesia.

"(Pemeriksaan pajak Facebook dan Google) sedang berlangsung. Kalau Yahoo sudah tidak ada di Indonesia. Mereka ini kalah bersaing untuk iklan. email masih tapi penghasilan di Indonesia sudah tidak ada. Nomor dua itu FB," ujar Haniv di Kantor DJP Pusat, Jakarta, Kamis (30/11).

Haniv mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki penghasilan besar di Indonesia melalui iklan pada aplikasi. Pajak penghasilan tersebut selama ini belum pernah dilaporkan secara gamblang kepada pemerintah.

"PPh penghasilan mereka. Kan mereka ada penghasilan dari iklan. Penghasilan utama iklan jualan yang aplikasi," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan salah satu Bentuk Usaha Tetap (BUT) berinisial G telah melakukan pembayaran pajak. BUT berinisial G ini ditengarai sebagai perusahaan Google Asia Pasific Pte Ltd, yang selama ini gencar melakukan negosiasi pembayaran pajak dengan pemerintah.

Di mana perusahaan G tersebut telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran yang ditetapkan, yang merupakan pelunasan tunggakan pajak tahun 2015. Tak hanya di Indonesia, perusahaan ini juga membayar pajak di Inggris, India, dan Australia.

"Baru lima menit yang lalu mereka melakukan pembayaran langsung dari Amerika, Singapore baru ke sini. Yang dibayar jenis pajak PPh dan PPN. Jumlah saya tidak bisa menyebutkan karena ada UU kerahasiaan pasal 34," jelas Ken. [azz]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini