Selain BLT, Pemerintah Juga Siap Beri Diskon Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Miskin
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin merilis rencana kebijakan baru untuk membantu meringankan beban keluarga miskin, akibat pandemi virus corona. Setidaknya, ada empat skema dirilis Wapres Ma'ruf hari ini, mulai dari bantuan langsung tunai, hingga pemotongan harga listrik.
"Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah disiapkan untuk 15,2 juta rumah tangga, InsyaAlah akan dilangsungkan mulai April di setiap bulannya," kata Wapres Ma'ruf saat juma pers, Selasa (24/3).
Kebijakan kedua, Wapres Ma'ruf menyasar kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, buruh harian, dan pekerja sektor informal. Karenanya, saat ini pendataan tengah dilakukan agar pemberian bantuan bisa tepat sasaran.
"Sektor mana saja nanti diinvetarisir, kita hitung besarannya dan implikasinya ke APBN jadi perlu upaya lanjutan," jelas Wapres Ma'ruf.
Ketiga, untuk Usaha Mikro Kecil yang usahanya terdampak akibat badai Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan tengah merumuskan kebijakan relaksasi untuk melakukan penangguhan cicilan dan pemberian insentif.
"UMK ini sangat terdampak dengan adanya corona, karena itu mereka harus diselamatkan supaya tidak mati (usahanya)," harap Ma'ruf.
Terakhir, pemerintah akan memberikan kebijakan pemotongan tarif listrik untuk rumah tangga miskin berkapasitas 450 W dan 900 W. Data tengah dipadupadankan dengan informasi dimiliki Kementerian Sosial.
Mekanisme Penyaluran Bantuan
Namun demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui rapat hari ini belum ada finalisasi terkait cara penyaluran bantuan. Hanya saja sudah ada beberapa opsi dibuka untuk hal tersebut.
"Salah satunya bila sudah didata, bisa ditransfer karena sudah tahu nomor rekening banknya, juga lewat finteh, tapi itu belum diputuskan, nanti kami kembali sampaikan," jelas Ma'ruf.
Kendati demikian, Wapres Ma'ruf menegaskan penyaluran bantuan pasti menghindari adanya penumpukan dan kerumunan massa. Hal ini semata mendukung upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona dengan cara jaga jarak sosial secara fisik atau social distancing.
"Pasti menghindari antrean, ini tengah dirumuskan mekanismenya," tutup Wapres Ma'ruf.
Reporter: Ditto
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024
Keputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan
Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaNggak Mau Biaya Bulanan Membengkak? Begini Cara Menghemat Listrik di Rumah yang Bisa Ditiru
Cara mengurangi pengeluaran bulanan bisa dimulai dengan menghemat pemakaian energi listrik. Ini tipsnya.
Baca SelengkapnyaTarif Listrik Tak Naik Hingga Maret 2024
Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter.
Baca SelengkapnyaPemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya