Merdeka.com - Maskapai penerbangan, Merpati Airlines pernah menjadi kebanggaan Indonesia. Merpati Airlines selalu menghiasi langit Tanah Air. Maskapai pelat merah ini melayani rute penerbangan domestik sampai internasional.

Merpati Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan nasional yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia. Berdiri pada tahun 1962, Merpati memiliki pusat operasi di Jakarta, Indonesia.

Tahun 1971, pemerintah menaruh kepercayaan kepada Merpati, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 status Merpati dialihkan dari perusahaan negara (PN) menjadi Persero yakni PT Merpati Nusantara Airlines. Merpati sendiri memiliki armada mencapai 100 buah. Pada tahun 1991, dibangunlah pusat perawatan pesawat Merpati MMF (merpati Maintenance Facility) di bandara Juanda Surabaya.

Maskapai ini mengoperasikan jadwal penerbangan domestik dan juga internasional ke daerah Timor Timur dari pusatnya di bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tahun 1976 Merpati membantu pengembangan pariwisata dengan melakukan penerbangan borongan internasional. Seperti Manila Denpasar, Los Angles -Denpasar menggunakan Boeing 707.

Kemudian dari tahun 1975 hingga 1977 Merpati melancarkan operasi dalam skala besar dengan mengambil bagian dalam penerbangan haji dan penerbangan transmigrasi. Namun pada tahun 1978 penerbangan rute tersebut dihentikan dan Merpati fokus melayani penerbangan perintis, menerbangi penerbangan lintas batas, menerbangi penerbangan transmigrasi, melayani penerbangan borongan domestik dan internasional.

Terlilit Utang

Masa kejayaan maskapai pelat merah ini harus berakhir, tercatat pada 1 Februari 2014 Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang. Saat itu, Merpati Airlines terjerat utang hingga Rp7,3 triliun. Pemerintah, melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan saat itu mengklaim sudah berusaha mencari jalan keluar dengan kemungkinan menjual aset.

Aset yang dijual yakni Merpati Maintenance Facility (MMF), tak juga dapat menyelamatkan maskapai penerbangan pelat merah itu. Sampai akhirnya pemerintah menyerah dan tak punya cara untuk menyelamatkan maskapai nasional tersebut.

"Saya sudah mencoba dan tidak dapat jalan keluarnya, bisa dikatakan sekarang buntu," ujar Dahlan waktu itu.

Namun, kabar baik datang pada 2019 silam. Di mana dikabarkan ada investor yang tertarik membangunkan Merpati Airlines dari tidur panjangnya.

Investor tersebut ialah Intra Asia Corpora, yang menyatakan kesiapannya memberikan suntikan dana kepada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) sebesar Rp6,4 triliun. Investor dalam negeri ini terafiliasi dengan Asuransi Intra Asia dan PT Cipendawa Tbk yang sempat terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten CPDX.

Dana dari investor ini rencananya akan digunakan Merpati Airlines untuk kembali mengurus izin operasinya yang sempat dibekukan oleh Kementerian Perhubungan beberapa tahun lalu.

Berakhir Pailit

Tak kunjung terbang dan tak ada kejelasan dana dari investor, Merpati Airlines kini justru diputus pailit atau bangkrut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan Perjanjian Perdamaian (homologasi) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (Merpati Airlines) pada Kamis (2/6) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan putusan tersebut, maka Merpati Airlines mendapat payung hukum dan selangkah lebih dekat menuju pembubaran.

Pengadilan telah menunjuk Hakim Pengawas serta Kurator yang akan menjalankan proses kepailitan atau kebangkrutan Merpati Airlines. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta debitur oleh Kurator.

Sedangkan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. 

"PPA telah menjalankan amanat untuk melakukan penyelesaian pemasalahan Merpati Airlines yang selama ini belum terselesaikan. Pembatalan homologasi tersebut akan memberikan kepastian hukum atas Merpati Airlines yang sudah tidak beroperasi sejak 2014," kata Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), Yadi Jaya Ruchandi dikutip dari keterannya di Jakarta, Selasa (7/6).

Tinggalkan Kewajiban Rp10,9 Triliun dan Ekuitas Negatif Rp1,9 Triliun

Merpati Airlines sudah tidak beroperasi sejak tahun 2014 dan sertifikat pengoperasian atau Air Operator Certificate (AOC) yang merupakan syarat utama maskapai untuk terbang telah dicabut di tahun 2015.

Dalam Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 14 November 2018, disepakati bahwa pembayaran kepada pihak ketiga termasuk penyelesaian pesangon karyawan akan mulai dilakukan setelah Merpati Airlines beroperasi kembali.

Namun, sampai dengan pembatalan homologasi, satu-satunya calon investor yang menyatakan diri berminat tidak mampu menyediakan pendanaan. Merpati Airlines tercatat memiliki kewajiban sebesar Rp10,9 triliun dengan ekuitas negatif Rp1,9 triliun per laporan audit 2020.

"Dengan dibatalkannya perjanjian homologasi, maka kewajiban Merpati Airlines kepada pihak ketiga termasuk pesangon kepada eks-karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset Merpati Airlines melalui mekanisme lelang sesuai dengan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menghormati dan mendukung proses hukum yang berlangsung," kata Yadi.