Sandiaga Uno Soal Revisi DNI: Pertanda Kepanikan Pemerintah Karena Ekonomi Demam
Merdeka.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengkritisi kebijakan pemerintah soal paket kebijakan ekonomi jilid XVI. Sandi melihat, paket kebijakan dengan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) mengesankan pemerintah panik dan belum bisa mengatasi demam ekonomi.
"Paket ke 16 ya buat kita semakin bingung juga melihat apakah ini suatu pertanda kepanikan atau menandakan ekonomi kita sedang demam pertumbuhan ekonomi. Memang di bawah target di bawah 7 persen faktanya 5 persen dan direvisi turun lagi dari IMF dan beberapa lembaga," katanya saat diskusi di media center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jl Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Sandi tak ingin sampai masuk hari pemilihan Pemilu 2019 pada 17 April keadaan ekonomi makin memburuk dengan revisi DNI. Dia geram pasca diluncurkan paket jilid XVI muncul banyak pertanyaan yang simpang siur dari pelaku usaha UMKM yang terkena dampak.
"Kita juga harus hitung berapa besar dampaknya, berapa banyak UMKM sekarang saya belum punya data UMKM yang terdampak dari 54 yang direlaksasi tersebut," ucapnya.
"Jadi ya namanya mau buat resep obat mengatasi demam ya harus dibuat diagnosa yang pas. Harus juga periksa teliti berapa lapangan kerja yang terdampak. Kalau UMKM harus berhadapan dengan asing dia akan pengap pengap gak bisa napas semuanya pasti akan kalah," ujarnya.
Menurut Sandi, UMKM adalah organ ekonomi yang penting. Pasalnya dari 54 daftar DNI, banyak UMKM yang menyumbang 97,7 persen untuk penciptaan lapangan kerja masyarakat. "Jadi di pelaku usaha di bidang telekomunikasi, usaha bis wisata sampai alat kesehatan pun geger, karena usaha alat kesehatan masa harus asing yang kelola kan masih bisa dikerjain oleh UMKM lokal kita," ucapnya.
Sandi menyebut, hal ini menjadi bahasan utama dari Prabowo-Sandi supaya ekonomi tidak terpuruk. Dia juga tak ingin adanya soal DNI menjadi debat kusir yang menjadi saling cemooh di musim politik. "Kalau politisi tulen kan gimana caranya semakin jelek gitu gimana tingkat keterpilihan kita semakin naik. Kita melihat Pak Prabowo dan saya tidak seperti itu di mana diskursus ekonomi kita membantu," pungkas Sandi.
Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang salah satunya mencakup relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Adapun 54 bidang usaha yang dihapus dari DNI mulai dari warung internet (warnet) hingga rokok. Berikut rinciannya:
1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
2. Industri percetakan kain
3. Industri kain rajut khususnya renda
4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
5. Warung Internet
6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
7. Industri kayu veneer
8. Industri kayu lapis
9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
11. Industri pelet kayu (wood pellet)
12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
13. Budidaya koral/karang hias
14. Jasa konstruksi migas: Platform
15. Jasa survei panas bumi
16. Jasa pemboran migas di laut
17. Jasa pemboran panas bumi
18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi
21. Industri rokok kretek
22. Industri rokok putih
23. Industri rokok lainnya
24. Industri bubur kertas pulp
25. Industri siklamat dan sakarin
26. Industri crumb rubber
27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
29. Jasa survei kuantitas
30. Jasa survei kualitas
31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati
32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik
35. Galeri seni
36. Gedung pertunjukan seni
37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu
38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
39. Jasa sistem komunikasi data
40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)
43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
44. Jasa akses internet
45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
47. Pelatihan kerja
48. Industri farmasi obat jadi
49. Fasilitas pelayanan akupuntur
50. Pelayanan pest control atau fumigasi
51. Industri alat kesehatan: kelas B
52. Industri alat kesehatan: kelas C
53. Industri alat kesehatan: kelas D
54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaCak Imin: Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Bisa Jadi Omong Kosong
Kalau target pertumbuhan ekonomi dipaksakan sampai 7 persen yang terjadi bukan pertumbuhan yang sehat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya
Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaMenteri Erick Klaim Bansos Pangan Sukses Jaga Inflasi Indonesia di Level 2,6 Persen
Salah satunya karena berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?
Persiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.
Baca Selengkapnya