Merdeka.com - Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), La Ode Saiful Akbar mengeluhkan proyek-proyek konstruksi yang masih di dominasi oleh BUMN. Hal itu disampaikan dalam acara Economic Outlook Perbankan 2020.

"Ada satu masalah yang jadi fundamental di konstruksi, problemnya adalah pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN, tidak dicapai pengusaha-pengusaha swasta," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/11).

Tak hanya itu, dia menyebut, proyek-proyek yang di bawah Rp100 miliar bahkan masih digarap oleh BUMN. Padahal, sesuai aturan BUMN disarankan untuk mengerjakan proyek di atas Rp100 miliar.

"Oke benar, realisasinya di atas Rp100 miliar, tapi itu induk, tapi anak usaha dan cicit, itu Rp100 miliar ke bawah, akhirnya pengusaha nasional enggak dapat apa-apa," jelasnya.

Presiden Joko Widodo langsung menjawab keluhan pengusaha tersebut. Bahkan Jokowi menyentil perusahaan BUMN yang 'rakus' menggarap semua proyek hingga swasta tak kebagian. Jokowi pun memerintahkan BUMN untuk berbagi pembangunan proyek kepada swasta.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menyentil BUMN perbankan yang enggan menyalurkan pinjaman atau kredit ke daerah pelosok. Berikut penjelasannya:

Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perusahaan swasta diberikan ruang lebih banyak dalam mengemban proyek infrastruktur di Indonesia. Dia mengaku, banyak komplain dari perusahaan swasta perihal pengembangan proyek yang sebagian besar dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Banyak yang mengeluh ke saya, kontraktor lokal, provinsi, 'Pak kok semuanya diambil BUMN', ini saya sudah perintahkan, tidak sekali dua kali," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11).

Oleh karenanya, dalam 5 tahun ke depan Jokowi berharap swasta mendapat peran besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Karena ternyata, realisasi pembiayaan swasta terhadap berbagai proyek infrastruktur masih jauh dari target.

Sebut saja, investasi ruas tol yang ditargetkan bisa menyentuh angka Rp500 triliun, dalam 5 tahun terakhir hanya mencapai Rp142 triliun saja, atau 28 persen dari total target.

"Realisasi PPP di PUPR 5 tahun ini masih rendah, di angka 28 persen dari total target," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto.

Tak hanya itu, hal yang sama juga terjadi pada proyek sistem pengadaan air minum (SPAM) yang realisasinya hanya 19 persen saja dari target, atau sekitar Rp3,8 triliun dari Rp20,5 triliun.

Direksi Bank Turun ke Pelosok

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para direksi perbankan nasional untuk turun langsung ke pelosok daerah seperti yang dilakukannya. Jokowi menilai daerah wilayah timur Indonesia juga membutuhkan bantuan bank nasional

"Pak Dirut, Pak Direksi tolong datangi. Oh ini lho Indonesia. Oh ternyata Indonesia tidak hanya Sudirman, Thamrin. Tapi ada Nduga, Wamena, Yahukimo, memerlukan sentuhan semuanya," ujar Jokowi saat sambutan dalam pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/11).

Jokowi mengatakan bahwa saat ini banyak usaha kecil menengah, khususnya di daerah terpencil yang membutuhkan bantuan modal dari bank nasional. Dia sendiri mencatat setidaknya ada 60 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan sentuhan modal.

"Kawal mereka yang mikro dan kecil-kecil ini. Gede banget jumlahnya, data saya, ada 60 juta (UMKM). Berikan. Jangan yang ngurus hanya BRI saja. Yang lain, urus itu yang kecil-kecil yang ada di daerah, pelosok," jelas dia.

Untuk itu, dia meminta agar sejumlah bank nasional memperluas jangkauannya ke masyarakat dengan membuka cabang salah satunya, di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Jokowi ingin pelaku dunia perbankan juga memerhatikan rakyat kecil.

"Jangan hanya berkantor di Jakarta saja. Buka (kantor) cabang di Wamena," ucapnya.

Jokowi menyadari bahwa memberikan pinjaman uang kepada perusahaan yang besar memberikan untung besar bagi perbankan. Namun, dia menyatakan bank juga wajib memberi pembiayaan kepada pelaku UMKM agar dapat baik level.

"Kalau yang kecil biaya lebih tinggi, capek, untungnya lebih kecil. Saya tahu. Tapi saya mengajak kepada kita semuanya untuk mulai mau memperhatikan mereka untuk masa depan bangsa dan negara kita," kata Jokowi.