Ridwan Kamil Setuju Proyek Kereta Cepat Dihentikan: Cara Kerja Masih Serabutan

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penghentian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pihak kontraktor harus dievaluasi karena cara kerjanya dianggap serabutan.

Dia menilai, Kereta Api Indonesia-China (KCIC) beserta kontraktor kurang memperhatikan sistem manajemen konstruksi yang kurang memperhatikan hal-hal berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan misalnya menghalangi akses jalan.

"(Penghentian sementara proyek) KCIC saya setuju, karena ini mengingatkan agar KCIC jangan trabas trobos (mengerjakan proyek) tanpa memperhatikan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja, bikin banjir dan sebagainya," kata dia di Sentul, Bogor, Senin (2/3).

Meski demikian, bukan berarti dirinya tidak mendukung proyek infrastruktur di sektor transportasi tersebut. Apalagi, itu masuk dalam proyek strategis nasional. "Proyeknya penting karena proyek strategis nasional. Tapi kalau dikerjakan merugikan masyarakat itu berarti cara kerja di lapangan (yang bermasalah), bukan proyeknya," imbuhnya.

"(penghentian pengerjaan sementara bagian dari) mengingatkan kontraktor, cara kerja di lapangan masih serabutan, tolong direview. Dikasih waktu dua minggu atau kurang oleh Kemenhub (Kementerian Perhubungan) dan (Kementerian) Pekerjaan Umum (PUPR). Perbaiki metode kerja baru boleh dikerjakan. Jadi ini cara bekerjanya. Amdal udah beres tapi gaya bekerja kurang optimal," tandasnya.

Pengerjaan Proyek Dihentikan Hingga 2 Pekan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan sementara proyek pembangunan Kereta Cepat Jakata-Bandung mulai tanggal 2 Maret 2020. Penghentian proyek ini dilakukan hingga dua pekan ke depan.

"Betul dihentikan untuk sementara waktu," ujar Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Minggu (1/3).

Danis mengatakan, alasan penghentian sementara proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini pada intinya berkaitan dengan sistem manajemen konstruksi. Menurutnya, pelaksanaan manajemen konstruksi kurang memperhatikan hal-hal berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,lingkungan misalnya menghalangi akses jalan.

"Kemudian tumpukan-tumpukan material yang mengganggu di pinggir-pinggir, drainase yang tertimbun serta tertutup sehingga menimbulkan banjir, dan juga manajemen keselamatan serta cara kerjanya. Pada intinya itu saja," katanya.

Terkait rencana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan memanggil pihak-pihak terkait mengenai penghentian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui hal tersebut.

"Saya belum tahu. Saya kira bagus, intinya untuk kebaikan bersama dan peningkatan, agar bisa berlanjut kembali namun dengan proses yang lebih baik," ujar Danis.

Untuk diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta - Cikampek yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran logistik.