Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Revisi KTR dinilai akan pengaruhi tata niaga penjualan rokok

Revisi KTR dinilai akan pengaruhi tata niaga penjualan rokok rokok. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Rencana Pemerintah Kota Bogor merevisi Perda No 12/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mendapatkan kritik dari tokoh masyarakat. Revisi Perda ini dipandang tidak mengendepankan kepentingan masyarakat Kota Bogor.

"Perda ini sangat banyak sisi negatifnya dan tidak saja mempengaruhi perokok tetapi seluruh pihak yang terkait dengan tata niaga penjualan rokok," ucap Presiden Smoker Club Indonesia, Ferry Mursyidan Baldan.

Menurut Ferry yang juga mantan Ketua Komisi II DPR RI, Perda KTR ini bersifat terlalu mengekang dan juga menempatkan konsumen rokok dalam putaran arus regulasi yang membatasi hak mereka untuk merokok. "Perda ini membuat konsumen rokok semakin dirugikan dan dirampas haknya," tambah Ferry.

Orang lain juga bertanya?

Ferry juga mengkritik rencana revisi Perda ini yang dipandang sarat akan kepentingan dan tidak memihak kepada masyarakat. "Saya sudah 15 tahun berpengalaman membuat dan mengkaji aturan/perundang-undangan dan melihat rencana revisi Perda ini saya mempertanyakan sponsor dari Perda ini karena saya yakin ada yang membiayai.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Syamsuddin Ch Haesy juga memberikan catatan kritisnya terhadap revisi Perda ini. "Perda ini tidak boleh memberikan ruang kepada siapapun untuk melakukan aksi kriminalisasi, khususnya bagi mereka yang hidup dalam rantai distribusi dan konsumen rokol," jelasnya.

Seperti diketahui, polemik revisi Perda KTR Kota Bogor ini muncul karena Pemerintah Kota Bogor mempertahankan klausul larangan pemajangan rokok di sektor ritel. Klausul ini dipandang memberatkan para penjual rokok dan berpeluang untuk menurunkan penghasilan mereka.

"Untuk menghindari polemik ini, seharusnya dalam proses pembentukan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dan DPRD harus mendengarkan aspirasi seluruh stakeholders terkait baik itu masyarakat, pelaku ekonomi, maupun juga para perokok sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan dapat adil bagi seluruh pihak," ujar Rudy Siregar Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Menurutnya jika tidak ada pelibatan stakeholders dalam proses pembentukan kebijakan ini, maka nantinya bukan saja polemik yang akan terjadi tetapi juga dampak hukum berupa gugatan atas perda yang dihasilkan.

"Sebenarnya Perda KTR ini rawan sekali untuk digugat karena terdapat klausul larangan pemajangan rokok di tingkat ritel yang bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu PP 109/2012, jadi Pemerintah dan DPRD Kota Bogor harus sangat hati-hati dan perlu mendengarkan aspirasi seluruh pihak."

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah dengan tegas menanggapi bahwa Perda KTR Kota Bogor mengatur orang merokok bukan melarang.

"Dengan Perda KTR kita memberikan penyuluhan dimana orang boleh merokok dan tidak boleh," katanya.

Rubaeah menegaskan salah satu tujuan Perda KTR adalah pemerintah daerah ingin melindungi perokok pasif, dan melindungi anak-anak menjadi perokok aktif.

"Untuk ruang khusus merokok dalam Perda sudah diatur, dan itu ada. Beberapa tempat menyediakan area khusus merokok itu," kata Rubaeah. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian
Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian

Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya
Kemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya

Tujuan diterbitkannya PMK tersebut yaitu sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

Baca Selengkapnya
TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta akan Dipermanenkan, Segini Tarifnya
TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta akan Dipermanenkan, Segini Tarifnya

Pemprov DKI akan segera menetapkan TransJakarta rute Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Baca Selengkapnya