Ekonom Wanti-wanti Risiko Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza: Geopolitik dan Ekonomi Jadi Sorotan

Indonesia telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini diambil oleh Presiden Prabowo di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1). Bergabungnya Indonesia bertujuan untuk mencapai perdamaian di Gaza dan menunjukkan komitmen besar negara dalam isu kemanusiaan ini.

Namun, keputusan ini tidak luput dari perhatian para ekonom yang mengeluarkan peringatan terkait potensi risiko yang menyertainya. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal secara terpisah menyoroti dampak geopolitik dan ekonomi yang mungkin timbul. Mereka menekankan pentingnya strategi diplomatik yang cermat untuk menjaga posisi netral Indonesia.

Peringatan ini mencuat pada Jumat (23/1) di Jakarta, sehari setelah penandatanganan piagam Dewan Perdamaian. Para ahli ekonomi menggarisbawahi bahwa Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang tidak bergabung dengan dewan tersebut, sekaligus meminimalkan persepsi condong kepada Amerika Serikat.

Potensi Polarisasi dan Tantangan Geopolitik Global

Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan kekhawatirannya bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian dapat menciptakan friksi. Friksi ini berpotensi terjadi, khususnya dengan negara-negara yang menentang keberadaan dewan tersebut. Kondisi ini bisa menimbulkan persepsi bahwa Indonesia cenderung memihak Amerika Serikat.

Menurut Bhima, risiko polarisasi bagi Indonesia akan semakin besar jika tidak ada upaya konkret untuk menyeimbangkan posisi. Oleh karena itu, menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan negara-negara yang kontra Dewan Perdamaian menjadi sangat krusial. Ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terjebak dalam blok geopolitik tertentu.

Senada dengan Bhima, Mohammad Faisal juga menekankan perlunya kelihaian diplomasi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan pandangan bahwa Indonesia akan "condong ke AS" atau bahkan "disetir" oleh kepentingan Amerika Serikat. Keterampilan diplomatik akan menjadi kunci untuk menavigasi dinamika politik global yang kompleks.

Faisal menambahkan bahwa Amerika Serikat dikenal cukup represif terhadap negara lain, termasuk sekutunya sendiri. Kondisi ini menuntut keahlian diplomasi yang tinggi dari Indonesia untuk meminimalkan tekanan atau pengaruh tersebut. Tujuannya adalah agar Indonesia tetap dapat menjalankan misi perdamaiannya secara independen dan adil.

Peran Diplomasi dan Keseimbangan Strategis Indonesia

Meskipun ada kekhawatiran, Faisal berharap Indonesia dapat membawa esensi perdamaian sejati ke dalam Dewan Perdamaian Gaza. Perdamaian yang dimaksud harus berlandaskan keadilan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan hak asasi manusia. Hal ini termasuk pemenuhan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan penuh.

Di sisi lain, keanggotaan Indonesia dalam BRICS diharapkan dapat menjadi penyeimbang strategis terhadap potensi condong ke AS. BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang utama, yang seringkali memiliki pandangan berbeda dengan kekuatan Barat. Keterlibatan di kedua forum ini bisa memberikan ruang manuver diplomatik yang lebih luas bagi Indonesia.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa Dewan Perdamaian Gaza adalah kesempatan bersejarah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Gaza. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian tersebut demi kebaikan rakyat Palestina.

Dengan demikian, peran diplomasi Indonesia akan sangat vital dalam memastikan bahwa partisipasi di Dewan Perdamaian Gaza benar-benar untuk tujuan kemanusiaan. Ini juga untuk menghindari jebakan geopolitik yang dapat merugikan posisi dan citra Indonesia di mata internasional.

Sumber: AntaraNews