Bapanas Siapkan Strategi Komprehensif di 2026 untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengumumkan strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026. Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya pengendalian inflasi pangan yang berhasil dilakukan pada tahun 2025. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, menegaskan bahwa upaya ini akan melibatkan penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pasokan pangan yang memadai dan harga yang terkendali di tingkat konsumen. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga daya beli masyarakat.

Strategi ini akan mencakup berbagai instrumen utama, mulai dari penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), hingga Gerakan Pangan Murah (GPM). Seluruh elemen ini akan bekerja sinergis untuk menciptakan ekosistem pangan yang lebih tangguh dan responsif terhadap dinamika pasar. Tujuannya adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Penguatan Pemantauan Harga dan Cakupan Komoditas

Bapanas akan memperkuat sistem pemantauan harga pangan pada tahun 2026 melalui penambahan lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih presisi dan responsif terhadap perubahan harga di lapangan. Informasi akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Cakupan komoditas yang dipantau juga akan diperluas, meliputi beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku, dan daging kerbau segar. Penambahan ini memastikan bahwa kebijakan stabilisasi harga pangan dapat mencakup lebih banyak jenis produk. Dengan demikian, intervensi pasar dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Penguatan Panel Harga Pangan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga pangan. Data yang komprehensif akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi gejolak harga lebih awal. Hal ini memungkinkan respons cepat untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

Intervensi Pasar Melalui SPHP Beras dan Jagung

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras akan terus dilanjutkan pada tahun 2026, setelah realisasi penyaluran mencapai 802,9 ribu ton sepanjang tahun 2025. Penyaluran SPHP beras ini masih berlanjut hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Ini menunjukkan komitmen pemerintah.

Selain beras, SPHP jagung juga menjadi fokus utama, dengan target peningkatan penyaluran menjadi 500 ribu ton pada tahun 2026. Target ini meningkat signifikan dari realisasi 51.211 ton pada tahun 2025. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung peternak mandiri layer dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Intervensi pasar melalui SPHP ini krusial untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan di pasar. Dengan memastikan ketersediaan komoditas kunci, pemerintah dapat menekan spekulasi harga. Program ini juga membantu menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen.

Bantuan Pangan dan Fasilitasi Distribusi

Bantuan pangan tetap menjadi instrumen penting dalam program perlindungan sosial pemerintah untuk tahun 2026. Realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima manfaat. Program itu akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat yang membutuhkan.

Untuk memperkuat keseimbangan pasokan antarwilayah, Bapanas akan melanjutkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus ke daerah defisit. Sepanjang tahun 2025, FDP telah merealisasikan lebih dari 1.064 ton distribusi pangan. Komoditas yang didistribusikan didominasi oleh beras, cabai, dan hortikultura.

Skema FDP ini merupakan salah satu instrumen utama stabilisasi harga pada tahun 2026. Dengan memastikan distribusi pangan yang efisien, pemerintah dapat mengurangi disparitas harga antar daerah. Hal ini juga membantu mengatasi kelangkaan pangan di wilayah yang membutuhkan.

Gerakan Pangan Murah dan Kios Pangan

Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus menjadi instrumen strategis untuk pengendalian harga di tingkat konsumen. Sepanjang tahun 2025, GPM telah dilaksanakan sebanyak 13.321 kali di seluruh Indonesia. Kegiatan ini terbukti efektif dalam menyediakan pangan dengan harga terjangkau.

Pada tahun 2026, kegiatan GPM akan diperluas cakupannya hingga ke seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Ekspansi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Tujuannya adalah memastikan akses pangan murah merata di seluruh pelosok negeri.

Penguatan akses pangan masyarakat juga diperluas melalui pengembangan 1.737 Kios Pangan di 34 provinsi. Jumlah kios ini akan terus ditambah cakupannya pada tahun 2026. Kios Pangan berfungsi sebagai wujud kemudahan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas.

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pemerintah telah menetapkan target Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2026 guna menopang intervensi pasar. Ketersediaan CPP ini menjadi penopang utama intervensi pasar sepanjang tahun 2026. Ini menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi potensi gejolak.

Target penyerapan CPP untuk tahun 2026 meliputi:

• Beras: 4 juta ton
• Jagung: 1 juta ton
• Kedelai: 70 ribu ton
• Daging sapi: 180 ribu ton
• Daging kerbau: 100 ribu ton
• Gula konsumsi: 275 ribu ton
• Minyak goreng: 790 ribu ton

Komoditas strategis lainnya juga masuk dalam target ini.

Direktur Rinna Syawal menegaskan bahwa cadangan yang kuat memungkinkan pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga secara efektif. Hal ini juga memberikan rasa aman bagi masyarakat terkait ketersediaan pangan di masa mendatang.

Pengawasan dan Penegakan Harga

Sebagai penguatan pengawasan, Bapanas juga akan melanjutkan Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan. Satgas ini terbukti efektif menahan gejolak harga beras pada akhir tahun 2025. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga stabilitas.

Pada tahun 2026, Satgas ini akan kembali dioptimalkan dengan melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi ini bertujuan untuk menindak praktik-praktik yang melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET). Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal harga tetap terkendali. “Kami dan seluruh pemangku kepentingan pangan telah sepakat untuk menentang praktik-praktik yang melanggar HET dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” tegas Amran.

Sumber: AntaraNews