Pemkot Mataram Siapkan Rp60 Miliar untuk Lanjutkan Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram 2026

Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan dana sebesar Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk melanjutkan Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram, menegaskan komitmen terhadap proyek prioritas daerah ini.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pemkot Mataram Siapkan Rp60 Miliar untuk Lanjutkan Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram 2026
Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan dana sebesar Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk melanjutkan Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram, menegaskan komitmen terhadap proyek prioritas daerah ini. (AntaraNews)

Pemerintah Kota Mataram telah mengumumkan alokasi dana sebesar Rp60 miliar untuk melanjutkan proyek pembangunan fisik Kantor Wali Kota Mataram. Anggaran ini secara spesifik ditujukan untuk tahun 2026, guna memastikan kelanjutan dari salah satu program prioritas daerah tersebut. Lokasi pembangunan gedung perkantoran ini berada di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan prioritas. Meskipun terdapat pengurangan anggaran secara umum pada tahun depan, arahan pemerintah pusat menekankan program prioritas nasional dan daerah harus terus berjalan. Proyek ini diharapkan dapat tuntas sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2027.

Dana Rp60 miliar pada 2026 akan digunakan untuk pembangunan lanjutan sayap kiri dan kanan, serta fasilitas pendukung lainnya. Sebelumnya, pada tahun 2025, pembangunan inti Kantor Wali Kota Mataram telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp58 miliar. Total kebutuhan anggaran untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp275 miliar, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Komitmen Pemkot Mataram Terhadap Proyek Prioritas

Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram menjadi salah satu program prioritas daerah yang harus tetap berjalan, meskipun adanya pengurangan anggaran secara umum. Sekda Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, menyatakan, "Pembangunan Kantor Wali Kota menjadi salah satu program prioritas daerah, sehingga harus tetap dilanjutkan." Komitmen ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga keberlangsungan program-program esensial.

Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2027, dengan total kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan mencapai Rp275 miliar. Angka tersebut sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram. Hal ini menunjukkan perencanaan yang matang dan berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan infrastruktur penting.

Untuk tahun 2025, pembangunan Kantor Wali Kota Mataram telah menggunakan anggaran sebesar Rp58 miliar yang difokuskan pada penyelesaian bangunan inti. Sementara itu, alokasi Rp60 miliar pada tahun 2026 akan digunakan untuk pembangunan lanjutan sayap kiri dan kanan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Tahapan pembangunan ini dirancang untuk memastikan penyelesaian proyek secara bertahap dan efisien.

Prioritas Pembangunan Fisik dan Dukungan Program Nasional

Selain Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram juga memprioritaskan beberapa program fisik daerah lainnya. Program-program tersebut antara lain pembangunan jalan jembatan, serta pemasangan pengaman pantai. Pengaman pantai ini bisa berupa riprap maupun pemecah gelombang, yang sangat penting bagi wilayah pesisir.

Pekerjaan fisik tersebut menjadi prioritas utama pada tahun 2026, terutama sebagai upaya penanganan bencana. Fokusnya adalah mitigasi risiko banjir dan abrasi pantai yang seringkali mengancam wilayah Mataram. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot dalam melindungi masyarakat dan infrastruktur dari dampak perubahan iklim.

Di samping program prioritas daerah, Pemerintah Kota Mataram juga mendukung penuh beberapa program prioritas pemerintah pusat. Program-program tersebut meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Ketahanan Pangan. Dukungan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Baik program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus didukung secara optimal agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat terealisasi demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi