PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk memperkuat layanan tabungan haji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan mempermudah persiapan dana ibadah haji di kalangan pegawai negeri, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka.
Kesepakatan awal kerja sama yang diumumkan di Jakarta pada 13 September ini, memfokuskan pada penggunaan skema payroll sebagai pintu masuk utama layanan keuangan syariah bagi para pegawai Kemensetneg, sehingga memudahkan pengaturan arus kas untuk rencana tabungan haji.
Advertisement
Advertisement
Fokus Kolaborasi dan Manfaat Payroll untuk ASN
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa tabungan haji merupakan salah satu prioritas utama bank syariah untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan dana haji. Melalui skema payroll, pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan efisien.
Anggoro menjelaskan, "Tabungan haji menjadi salah satu fokus kami sebagai bank syariah untuk berkontribusi meningkatkan literasi persiapan dana haji masyarakat." Ia menambahkan bahwa dengan adanya payroll, "Saat nasabah sudah payroll, maka akan lebih mudah mengatur cashflow rencana tabungan hajinya."
Selain tabungan haji, skema payroll ini juga membuka akses bagi ASN terhadap berbagai layanan keuangan syariah lainnya di BSI, termasuk pembiayaan konsumer, tabungan emas, cicil emas, investasi syariah, dan Mitraguna Haji Khusus. Khusus bagi ASN, BSI juga menyediakan fasilitas istimewa seperti gratis biaya transfer antarbank, pembiayaan multiguna, serta program pembiayaan emas.
Advertisement
BSI juga menawarkan tabungan wadiah yang bebas biaya administrasi, memungkinkan nasabah untuk membuka rekening hanya dengan modal awal Rp100 ribu. Hal ini semakin mempermudah ASN dalam memulai persiapan dana haji tanpa terbebani biaya tambahan.
Advertisement
Strategi BSI dalam Mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga
Anggoro Eko Cahyo menekankan bahwa langkah ini merupakan upaya BSI untuk mendorong masyarakat, khususnya segmen pegawai dengan pendapatan tetap, agar mempersiapkan dana haji dengan baik melalui optimalisasi payroll. "Langkah ini menjadi salah satu upaya kami mendorong masyarakat untuk mempersiapkan dana haji dengan baik, terutama segmen nasabah pegawai dengan fixed income yang bisa kita optimalisasi lewat payroll," ujarnya.
Kinerja positif dari skema payroll ini terbukti telah mendongkrak pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI. Pada Maret 2025, DPK BSI tercatat mencapai Rp319,34 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 7,40 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebesar Rp297,33 triliun.
Dari total DPK tersebut, sekitar 61 persen merupakan dana murah, dengan tabungan mendominasi 42 persen dan tabungan wadiah menyumbang 40 persen dari keseluruhan tabungan. Anggoro optimis bahwa pertumbuhan payroll BSI akan terus mencatat kinerja positif di tahun ini, didukung oleh posisi strategis BSI sebagai bank operasional pemerintah dan mitra resmi berbagai kementerian serta lembaga negara dalam pengelolaan rekening gaji.
Advertisement
Anggoro juga menyoroti efektivitas payroll dalam kondisi likuiditas yang kompetitif. Ia menyatakan, "Di tengah kondisi likuiditas yang kompetitif, payroll menjadi langkah efektif untuk mengelola DPK secara terkontrol, aman, dan berkelanjutan. Serta dari sisi profil risiko yang sehat dan terukur saat nasabah melakukan pembiayaan." Strategi ini memastikan pengelolaan DPK yang stabil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga profil risiko yang sehat bagi nasabah pembiayaan.
Sumber: AntaraNews