Fakta Unik Papua Pegunungan: Mengapa Pemprov Dorong Bagi Hasil PTFI, Bukan Hanya Papua Tengah?

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara aktif mendorong pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar mereka juga menerima pembagian bagi hasil keuntungan dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Langkah ini bertujuan utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah otonomi baru tersebut.

Desakan ini muncul karena pada tahun 2024, pembagian bagi hasil PTFI hanya diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Mereka mendapatkan sekitar Rp1,16 triliun. Sementara itu, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil memperoleh bagian terbesar, yakni sekitar Rp1,92 triliun.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengungkapkan kekecewaannya di Wamena. Ia membandingkan kondisi wilayahnya dengan Papua Tengah yang menerima bagian besar. "Tetangga sebelah (Papua Tengah) makan daging babi gemuk, kami di sini (Papua Pegunungan) makan babi hutan. Kalau bisa kita sama-sama bagi gemuknya ka," ujarnya.

Kesenjangan Pembagian Keuntungan PTFI dan Urgensi PAD

Gubernur John Tabo menegaskan bahwa Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan satu rumpun wilayah Pegunungan Tengah Papua. Oleh karena itu, pembagian dana bagi hasil PTFI seharusnya juga diberikan kepada Papua Pegunungan. Kesenjangan ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

"Gunung yang di atas (Gunung emas yang dikelola PTFI di Papua Tengah masih serangkai gugusan gunung di Papua Pegunungan) menghasilkan untuk kita semua, tapi jangan hanya diterima di sebelah saja (Papua Tengah)," kata John Tabo. Pernyataan ini menyoroti klaim keterkaitan geografis dan hak yang sama.

Saat ini, Papua Pegunungan tidak memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Seluruh operasional dan pembangunan daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat pembagian bagi hasil PTFI menjadi sangat krusial untuk kemandirian finansial.

Ketergantungan pada dana transfer pusat menimbulkan tantangan besar. Peningkatan PAD melalui bagi hasil PTFI akan memberikan fleksibilitas lebih bagi Pemprov Papua Pegunungan. Ini penting untuk membiayai program-program kesejahteraan masyarakat.

Tantangan Geografis dan Kebutuhan Dukungan Pusat

Geografis Papua Pegunungan yang sulit menjadi faktor penentu. Semua akses transportasi harus ditempuh melalui jalur udara. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan biaya logistik dan operasional di berbagai sektor.

"Apalagi geografis Papua Pegunungan yang semua aksesnya harus ditempuh dengan transportasi udara. Maka dukungan pemerintah pusat terhadap daerah otonomi baru (DOB) harus terus diperkuat dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten," jelas Gubernur Tabo. Dukungan pusat sangat dibutuhkan.

Mengurus daerah di Papua Pegunungan bukanlah tugas yang mudah. Upaya menekan angka kemahalan, terutama harga bahan pokok, membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kebijakan dan regulasi yang mendukung sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

"Kami sadari harga bahan pokok masih terbilang tinggi di wilayah Papua Pegunungan, karena hampir sebagian besar bahan pokok dimuat dengan pesawat. Jalan darat masih belum difungsikan secara baik, maka dibutuhkan dukungan langsung pemerintah pusat untuk membantu mengatasi masalah ini," tambahnya. Ini menunjukkan urgensi intervensi pemerintah pusat.

Sumber: AntaraNews