Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menyebut bahwa sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) bakal mendapatkan keuntungan mencapai Rp1 miliar dalam hanya dalam satu tahun beroperasi.
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita menilai klaim tersebut bersifat sepihak, tidak berdasar, dan cenderung dibesar-besarkan demi memperoleh legitimasi publik agar rencana tersebut mendapat dukungan.
"Menurut saya itu klaim sepihak, tidak berdasar dan cendung membesar-besarkan untuk mendapat legitimasi publik agar rencana ini didukung," kata Ronny kepada merdeka.com, Jumat (2/5).
Menurut Ronny, akan lebih baik jika pemerintah mempersiapkan segala kebutuhan terlebih dahulu, termasuk peningkatan kapasitas bagi operator koperasi.
Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah memikirkan secara komprehensif skema pembiayaannya. Sebab jika pembiayaan dipaksakan melalui perbankan Himbara, maka hanya koperasi Merah Putih yang memiliki kelayakan bank yang akan memperoleh pembiayaan.
"Karena kalau pembiayaan dipaksakan oleh pemerintah dari perbankan Himbara, berarti kan yang harus mendapatkan pembiayaan cuma kooperasi merah putih yang bankable," terangnya.
Ronny menegaskan bisnis yang dibangun dari nol umumnya tidak memenuhi kriteria kelayakan bank (bankable). Artinya, hanya koperasi-koperasi yang sudah ada sebelumnya dan kemudian bergabung menjadi Koperasi Merah Putih yang masih mungkin mendapatkan pembiayaan.
Namun jika koperasi dibangun dari awal (from scratch), maka secara umum tidak layak mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
"Jadi tidak layak dimasukkan ke Himbara, karena akan membuat Himbara mengalami peningkatan kredit bermasalah. Ini yang harus mereka pertimbangkan. Jadi kalau klaim sepihak bisa aja Rp1 miliar, Rp2 miliar, Rp3 miliar, kalau mau Rp10 miliar pun bisa, tapi itu kan klaim sepihak," terang Ronny.
Advertisement
Publik Butuh Bukti
Jika memang ada bukti konkret bahwa Koperasi Merah Putih sudah menghasilkan, maka sebaiknya bukti tersebut ditunjukkan ke publik agar masyarakat dapat menilainya secara objektif.
"Kalau memang ada kooperasi merah putih yang sudah menghasilkan itu, why not just show them to the public gitu. Jadi biar mereka bilang, oh iya benar," lanjutnya.
Ronny pun meragukan apakah keberhasilan yang ditunjukkan benar-benar mewakili keseluruhan 80.000 koperasi yang ada. Menurutnya, setiap koperasi memiliki jenis usaha, modal, dan sektor yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisasi bahwa semuanya akan menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang sama.
Dia bahkan berasumsi jika koperasi dimulai dari nol, kemungkinan besar pada beberapa tahun pertama justru akan mengalami kerugian.
"Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena ketidakjelasan sektor usaha, sumber daemonisi yang sangat rendah kalau untuk daerah-daerah itu, mentalitas korupsi yang masih tinggi, apalagi kalau yang dilakukan oleh relawan-relawan politik, turun ke dunia bisnis seperti itu, itu kemungkinan besar peluang korupsinya akan sangat tinggi," Ronny mengakhiri.
Advertisement
Klaim Pemerintah
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) bakal mendapatkan keuntungan mencapai Rp1 miliar.
Menteri Budi sangat optimis dengan program ini. Bahkan, keuntungan bisa didapat hanya dalam satu tahun beroperasi saja.
"Kopdes itu pasti untung. Minimal Rp1 miliar setahun, sejak dia beroperasi. Beroperasi ya, bukan berdiri," kata Budi kepada media, Jakarta, Jumat (2/5).
Budi menyebut dari 80 ribu Kopdeskel yang akan beroperasi bakal memiliki potensi perputaran uang yang mencapai Rp2.000 triliun.
"Kenapa saya bisa sebut angka Rp2.000 triliun? Karena saat ini dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita Rp20.000 triliun itu 14 persen di desa Rp2.800 triliun," jelasnya.