Fraksi PDI-P: Realisasi APBN 2020 Cukup Baik

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. Juru bicara Fraksi PDIP, Mercy C. Bernandes mengatakan pihaknya menilai realisasi APBN 2020 cukup baik, meski tekanan pandemi Covid-19 masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

"Fraksi PDIP menilai realisasi APBN tahun anggaran 2020 cukup baik di tengah ketidakpastian yang diselimuti pandemi," kata Mercy dalam Sidang Paripurna DPRI: Pandangan Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020, Jakarta, Kamis (19/8).

Namun terlepas dari itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja APBN dan butuh penajaman dalam menetapkan penerimaan negara. Termasuk juga dengan pembiayaan defisit. Selain itu, hasil audit dari BPK juga menunjukkan masih banyak masalah tentang pengelolaan APBN.

"Maka, Fraksi PDIP berpendapat agar pemerintah menindaklanjuti hasil temuan tersebut agar tidak terjadi lagi dalam tahun-tahun berikutnya," kata dia.

Fraksi PDIP meminta pemerintah untuk meningkatkan sistem efektivitas dan pengendalian internal serta penajaman manfaat APBN dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sehingga Fraksi PDIP menyetujui dan meminta RUU tersebut dilanjutkan pada proses menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.

"Agar berbagai catatan-catatan tersebut dapat menyempurnakan UU pertanggungjawaban APBN 2020 dan realisasi APBN 2020 sehingga dapat mewujudkan pengelolaan anggaran untuk kemakmuran rakyat," kata dia.