Reboisasi Jadi Kunci Tingkatkan Ketahanan Air

Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Happy Mulya menyebut saat ini Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang ketahanan airnya sangat rendah. Dengan mayoritas penduduk terbesar, Pulau Jawa indeks ketahanan airnya hanya 1.210 m3/kapita/tahun.

"Hasil dari neraca air nasional sudah merah(kritis), jumlah penduduk Pulau Jawa sekarang 135 juta ," katanya saat berbincang dengan merdeka.com di Kantornya, Jakarta, seperti ditulis Rabu (8/7).

Dia mengungkapkan salah satu penyebab yang membuat ketahanan air di Jawa rendah dikarenakan masifnya alih fungi lahan. Sebab, dahulu kondisi hutan dan tutupan lahan di Pulau Jawa masih cukup bagus, namun seiring waktu berubah menjadi pemukiman, industri, dan lainnya sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan.

"Jadi itu yang membuat kritis," imbuh Happy.

Selain di Jawa, beberapa provinsi di Indonesia, ketahanan airnya dianggap rendah atau masuk kategori kritis yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat bagian selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

"Mungkin ada pengecualian, kalau di wilayah Indonesia ini ada juga wilayah yang semi kering seperti di NTT. Pulau-pulau di Kepulauan Maluku bagian selatan sampai di Papua bagian selatan, di Merauke dan sekitarnya yang curah hujannya di bawah 1.000 milimeter per tahun. Kalau yang lain masih rata-rata 3.000 milimeter per tahun masih cukup tinggi. cuma beberapa pulau curah hujannya berubah karena hutannya mulai terganggu (berkurang)," jelas Happy.

Happy mengatakan sebagai antisipasi dan langkah upaya untuk meningkatkan ketahanan air di pulau di atas kuncinya adalah tutupan lahan dan reboisasi hutan. Hal itu menjadi penting karena sarat terjadinya hujan, kalau ada pohon atau harus ada tutupan hutan yang baik.

"Kalau ada pohon atau hutan banyak menyimpan air di situ. Dengan kondisi sekarang hutan telah berkurang, ini yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita," ujarnya.

Reboisasi terhadap kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di setiap provinsi harus menjadi prioritas. Dalam hal ini tentu saja peran serta Kementerian/Lembaga, dan dukungan pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Karena air untuk anak cucu dan kita, akan sangat susah kalau kita tidak bisa kendalikan kerusakan hutan, karhutla dan lain-lain," ucapnya.

"Kementerian PUPR Bersama Tujuh Kementerian lain sepakat merevitalisasi Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air (GN-RPA) untuk menghadapi ancaman kelangkaan air di Indonesia," Ujar Happy.