Pengusaha Ingin Aturan Wajib Sertifikasi Halal Dicabut karena Timbulkan Keresahan

Menurutnya, aturan dengan mewajibkan sertifikasi halal menimbulkan keresahan di masyarakat, sebab aturan itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Rita
Oleh Rita - Reporter
Pengusaha Ingin Aturan Wajib Sertifikasi Halal Dicabut karena Timbulkan Keresahan
Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani. ©2020 Liputan6.com/Tira Santia

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani menyarankan agar aturan aturan wajib sertifikasi halal dicabut. Menurutnya, aturan ini bisa diubah kembali pada prinsip semula yakni sukarela atau voluntary.

"Kenyataan di lapangan ini kesulitan teknis, pertama kesulitan dari tenaga auditornya terbatas, dari orang yang akan melakukan pengecekannya. Kedua, biaya sertifikasi cukup besar, siapa yang mau nanggung," kata dia di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurutnya, aturan dengan mewajibkan sertifikasi halal menimbulkan keresahan di masyarakat, sebab aturan itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara itu, pihaknya melihat hanya negara Indonesia saja yang menggunakan prinsip mandatory atau mewajibkan, bahkan di negara Saudi Arabia pun tidak menerapkan hal itu.

"Mandatory itu adalah semua harus sertifikasi halal, kalau voluntary sukarela. Jadi kalau saya bilang produk saya halal maka saya pribadi wajib membuktikan itu halal. Tapi kalau saya hanya men-declaire halal ya gak harus dibuktikan," ungkapnya.

Prinsip Sukarela Lebih Bagus di Pasaran

Hariyadi menegaskan bahwa sertifikasi halal dengan prinsip voluntary dinilai lebih bagus di pasaran, dibandingkan prinsip mandatory yang malah membuat kacau. "Kalau kita lakukan voluntary kenyataan produk sertifikat di pasar bagus, kalau mandatory kan menjadi kacau. Jadi teknisnya yang masalah," ujarnya

Dia mendukung penuh, apabila aturan sertifikasi halal itu dicabut, dan berharap bisa dikembalikan pada prinsip yang semula.

"Kalau aturan sertifikasi dicabut bagus dan dibalikin ke semula saja," katanya.

Kemudian, Hariyadi pun sangat menyayangkan terkait adanya perubahan-perubahan yang selalu disangkutpautkan dengan politik. Menurutnya, apabila ada suatu perubahan kebijakan atau aturan, harus dibenahi bersama.

"Di sini apa-apa dinarasikan politik mulu, akhirnya harus dibenahi karena semua berhitungnya politik kan, itu yang jadi masalah," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi