Soal Freeport, Ini Penjelasan Keuntungan Membeli Saham Divestasi ala Rhenald Khasali

Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) resmi memiliki 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia dengan membayarkan USD 3,85 miliar atau sekitar Rp 56 triliun (kurs Rp 14.500 per USD). Pengambilalihan mayoritas saham Freeport oleh PT Inalum ini pun mengubah status Freeport dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Guru besar FEB Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, mengatakan bahwa pengambilan mayoritas saham Freeport secara otomatis akan berdampak terhadap penerimaan negara baik melalui Inalum atau pajak. Menurutnya, dengan kepemilikan 51,23 persen tersebut, dalam satu tahun Indonesia dapat meraup USD 1 miliar atau setara Rp 14,5 triliun (asumsi Rp 14.555/USD) melalui dividen saja.

"Karena kini kita berhasil memiliki sahamnya sebesar 51,23 persen, saya yakin dalam setahun Indonesia bisa menikmati USD 1 miliar lebih. Itu duit besar," katanya melalui keterangan resminya, Senin (24/11).

"Kita bisa menjadi pemegang saham mayoritas supaya bisa dapat bagian lebih besar dan bisa pegang kendali," tambahnya.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport yang dirujuknya, perusahaan Amerika Serikat itu memiliki EBITDA dalam setahun USD 4 miliar. Sementara, laba bersih sekitar USD 2 miliar. Maka dengan memiliki 51,23 persen saham, Indonesia akan mendapat setengah dari laba bersihnya atau sekitar USD 1 miliar.

"Jadi kalau kita mau, hanya dalam 4 tahun global bond itu beres dan setelah itu kita dapat duit gede seterusnya selama 50 tahun. Sebab, jumlah surat utang itu hanya sekitar USD 4 miliar sebagai kompensasi yang kita bayar ke PT FPI," tuturnya.

Sebagai informasi, untuk mengambil saham Freeport, Inalum menerbitkan surat utang global (global bond) sebanyak USD 4 miliar. Rinciannya, sebesar USD 3,85 miliar digunakan untuk membeli saham dan USD 150 juta untuk pembiayaan ulang (refinancing).

Obligasi ini terdiri dari 4 masa jatuh tempo dengan rata-rata kupon sebesar 5,99 persen. Adapun rinciannya, pertama USD 1 miliar dengan kupon 5,23 persen dan tenor hingga 2021.

Kedua, USD 1,25 miliar dengan kupon 5,71 persen dan tenornya hingga 2023. Ketiga, USD 1 miliar dengan kupon 6,53 persen serta tenor sampai 2028. Terakhir, USD 750 juta dengan kupon sebesar 6,75 persen hingga 2048.

"Maka kalau kita beli sahamnya dalam skema divestasi ini senilai USD 4 miliar, dalam 4 tahun global bond itu sudah bisa dibayar dari dividennya saja. Ini kan sama dengan modal dengkul. Siapa yang tidak ngiler. Makanya global bond itu oversubscribe," jelasnya.

Dia menambahkan, melalui perubahan kontrak pasca pembelian saham divestasi ini, Indonesia akan mendapat penerimaan lebih besar melalui pajak dan royalti. Selain itu, dengan adanya smelter, Indonesia akan mendapat nilai tambah saat proses ekspor.

Dia mengungkapkan bahwa proses divestasi 51,23 persen yang dilakukan oleh Inalum merupakan pembelian aset murni terhadap perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Dirinya pun tidak menjamin apabila masa kontrak habis pada 2021, Indonesia bisa langsung mengelola tambang tersebut tanpa aset Freeport.

"PT ini (Freeport) bukan milik kita. Itu dibawa asing ke tanah Indonesia dan kalau mereka diusir, pasti aset-asetnya itu diangkut semua keluar, dan kita pasti tak bisa olah emas dan lain-lain. Itu dengan cara-cara konvensional. Jadi kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya," kata Rhenald melaui keterangan resminya, Senin (24/11).

"Yang kita beli dan ambil alih itu sahamnya, sehingga kita bisa menjadi pemegang saham mayoritas supaya bisa dapat bagian lebih besar dan bisa pegang kendali," sambungnya.

Pembelian saham milik Freeport tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. "Kalau (pemerintah) mau tanahnya saja, usir saja PT-nya, lalu bangun sendiri PT baru. Butuh 20-30 tahun dan sangat mahal untuk bisa membentuk itu semua," katanya.

Dirinya pun menegaskan, Freeport itu sebuah perusahaan. Sedangkan tanah tempat berdirinya masih tetap dikuasai oleh negara. Bahkan dari dulu, Indonesia telah mendapatkan uang konsesi berupa pajak dan lain-lain dari Freeport. "Itu adalah hak atas tanah yang dikuasai asing yang didalamnya ada emas, perak dan tembaganya," jelasnya.

Rhenald pun menyayangkan adanya anggapan miring atas kepemilikan saham Freeport yang telah diambil alih oleh pemerintah. Padahal, dengan kepemilikan ini dapat menguntungkan bangsa Indonesia. "Orang seperti itu akan selalu ada di negeri ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pasca pengambilalihan mayoritas saham Freeport, penerimaan negara akan lebih besar. "Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan dari bukan pajak, termasuk royalti lebih besar untuk negara dalam bentuk itu, dengan berapa pun harga cooper maupun emas," kata dia, saat ditemui, di Jakarta.