INDEF tuding keagresifan BI naikkan suku bunga acuan ganggu pertumbuhan ekonomi

Pemerintah diharap bisa menahan diri dari 'obral' obligasi sebab kenaikan bunga acuan membuat pasar obligasi diminati. Namun, dengan memperhatikan efektivitas utang pemerintah yang tumpul dalam mengakselerasi ekonomi, maka situasi kenaikan bunga acuan saat ini tidak boleh serta merta membuat pemerintah memacu utang.

Oleh Yayu Agustini Rahayu - Reporter

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang terus menaikkan suku bunga acuan hingga 50 bps akan 'mengganggu' target pertumbuhan ekonomi. Pihaknya menyayangkan sikap BI yang terlalu reaktif tersebut. Padahal, cadangan devisa Indonesia sejauh ini masih aman.

Peneliti Indef, Eko Listianto, mengatakan bahwa BI terlalu agresif merespon kebijakan The Fed yang terus menaikkan suku bunga acuan di Amerika.

"Intinya bunga melejit pertumbuhan ekonomi makin sulit. Nah kalau kita tarik sejak krisis global. Fluktuasi The Fed terjadi sejak 2015, pada saat yang sama BI ratenya turun terus. Ini gambaran upaya mendorong ekspansi ekonomi. Namun, pada saat yang bersamaan Amerika mengalami perbaikan ekonomi," kata Eko, dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Pasar Minggu, Selasa (3/7).

Eko juga mengungkapkan, berdasar data BI posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2018 tercatat USD 126,00 miliar, masih cukup tinggi meskipun lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2018 sebesar USD 128,06 miliar.

Eko turut berharap pemerintah bisa menahan diri dari 'obral' obligasi sebab kenaikan bunga acuan akan membuat pasar obligasi diminati. Namun demikian, dengan memperhatikan efektivitas utang pemerintah yang tumpul dalam mengakselerasi ekonomi, maka situasi kenaikan bunga acuan saat ini tidak boleh serta merta membuat pemerintah untuk memacu utang.

"Jika agresifitas pemerintah dalam perburuan pendanaan melalui utang meningkat, dikhawatirkan 'perang bunga' akibat berkurangnya likuiditas tidak terhindarkan. Lebih dari itu, 'obral' obligasi di tengah situasi kontraksi ekonomi dapat berakibat pada pengetatan likuiditas yang berlebihan, sehingga kebijakan mengalami 'overdosis'," tutupnya.