Adaro tak masalah pemerintah tutup izin lahan tambang baru

PT Adaro Energy Tbk mengaku tak masalah dengan kebijakan moratorium izin lahan pertambangan. Moratorium tersebut diharapkan bisa menekan operasi pertambangan yang masih tumpang tindih.

Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan moratorium. Menurut dia, masih banyak perusahaan tambang yang tumpang tindih.

"Moratorium, untuk kami yang sudah eksis dan sudah lakukan good mining ya positif. Kenapa? Karena memang masih banyak perusahaan yang masih belum clean and clear dan banyak perusahaan kecil yang tidak lakukan good mining practice," ujar pria yang akrab disapa Boy Thohir ini di kantornya, Jakarta, Senin (18/4).

Dia menilai moratorium ini akan mampu menjaga cadangan batu bara nasional. Selain itu, moratorium juga mampu menekan pertumbuhan perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa memperdulikan dampak lingkungannya.

"Dengan moratorium secara nasional cadangan yang sudah proven akan established. Karena banyak yang ekspor tapi tidak bayar pajak dan royalti. Hanya saja, petunjuk kita belum tahu persis," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menutup sementara izin pembukaan lahan baru untuk industri kelapa sawit dan tambang. Presiden menjelaskan, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

"Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan," kata presiden pada acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4).

Menurut presiden, lahan kelapa sawit yang sudah ada diminta untuk dikembangkan dengan cara intensifikasi dalam menggenjot produksi. "Asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali, ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," ujarnya.

Demikian halnya dengan lahan tambang, presiden tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang membuka lahan baru untuk perluasan wilayahnya. "Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan bahwa Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu, Presiden mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam, karena harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia.