4 Alasan BPK audit proyek abadi jalur Pantura Jawa

Hampir setiap tahun, Jalur Pantura yang membentang sepanjang 1.316 km antara Merak hingga Ketapang, Banyuwangi, selalu ada persoalan dan perbaikan terutama menjelang arus mudik. Bahkan, jelang lebaran, perbaikan umum dikebut untuk melayani pemudik.Badan Pemeriksa Keuangan, akan melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan proyek jalan dan jembatan nasional di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Audit itu ditargetkan selesai tiga bulan mendatang. Audit meliputi aspek finansial, sosiologis, dan teknis.Lembaga audit negara ini, bakal bekerjasama dengan para pakar pusat penelitian serta beberapa kampus. Alasannya, sosiologis selain keuangan dan teknis, jadi bahan audit karena jalur Pantura berdekatan dengan aktivitas masyarakat. "Audit ini akan sangat komprehensif," ujar Anggota BPK RI IV yang membidangi infrastruktur Rizal Djalil. Lantas apa saja alasan BPK mengaudit proyek jalur Pantura?

Untuk tahap pertama, BPK bakal melakukan audit atas proyek perbaikan jalur Pantura membentang dari Karawang hingga Losari sepanjang 273 kilometer (km)/ Pemeriksaan tersebut termasuk audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).Anggota BPK RI IV yang membidangi infrastruktur Rizal Djalil menuturkan, pemeriksaan ini tidak lepas dari stigma proyek pantura sebagai proyek abadi yang tak kunjung selesai. Namun Rizal tidak serta merta menyalahkan Kementerian Pekerjaan Umum."Orang mengatakan seolah-olah pantura itu proyek abadi. Kita akan beri jawaban. Belum tentu juga PU salah, mungkin mereka benar. Banyak orang yang terlibat dalam pengelolaan jalan ini," ujarnya.

Perbaikan jalur Pantura yang besar. Dia mencontohkan anggaran perbaikan Pantura tahun 2013 terserap Rp 228 miliar dari alokasi Rp 245 miliar. Sedangkan pada 2014 perbaikan Pantura dianggarkan Rp 424 miliar dan baru terserap Rp 293 miliar.Misalnya, dalam proyek perbaikan jalur Pantura 2010, BPK sedikitnya menemukan tiga indikasi mark-up. Hasil pemeriksaan di Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp 441 juta. Sedangkan di Jawa Timur, dari hasil pemeriksaan terdapat hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sebesar Rp 68 juta.

BPK pernah melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan proyek jalan dan jembatan nasional tahun 2012 dan 2013. Hasilnya, disimpulkan bahwa penyelenggaraan proyek itu di sepuluh provinsi belum dikelola secara efektif. Salah satunya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja (PBC) yang memiliki banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. Ketua BPK Harry Azhar Azis menegaskan jika pihaknya menemukan pelanggaran maka hal itu bakal diserahkan kepada penegak hukum. "Tapi tak mustahil juga bahwa di dalamnya kita bisa peroleh semacam temuan. Menurut UU BPK kalau ada temuan, dalam waktu 60 hari harus kita serahkan ke aparat penegak hukum," tegasnya.

Sering rusaknya ruas jalan yang menghubungkan pulau jawa ini, dinilai BPK karena pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas di jalur pantura Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, penindakannya kurang terkoordinasi. "Dan tidak efektif sehingga mengakibatkan kerusakan jalan," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis.Berdasarkan pertimbangan itu, BPK bakal melakukan pemeriksaan secara komprehensif yang meliputi aspek keuangan, teknis dan sosiologis. "Sehingga nanti rekomendasinya akan diberikan kepada pemerintah agar melakukan perbaikan penyelenggaraan jalan di masa akan datang," katanya.