Golkar dukung pemerintah naikkan harga BBM subsidi

Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini karena dalam aturan APBN 2013, pemerintah diperbolehkan menaikkan harga BBM subsidi tanpa persetujuan DPR."Kita sambut baik rencana itu, karena itu berarti pemerintah pertimbangkan pasal 8 UU APBN. Pemerintah memungkinkan kenaikan harga BBM karena realisasi lebih tinggi dari asumsi," ujar Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3).Dia mengaku tahun lalu pihaknya, memang pihaknya tidak mendukung kenaikan harga BBM subsidi karena UU APBN 2012 tidak membolehkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi. "Dulu tidak mendukung karena UU APBN-nya diubah. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi persetujuan APBN. Kalau DPR rebut berarti DPR mengingkari apa yang sudah disetujui," katanya. Dia menegaskan pihaknya, konsen terhadap membengkaknya subsidi BBM sehingga pemerintah harus menaikkan harga BBM subsidi. "Jangan lempar wacana saja, nanti barang lain sudah naik duluan tapi enggak naik BBM-nya. Concern kita subsidi jangan membengkak," katanya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengakui harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar Rp 4.500 sudah tidak ekonomis, serta sudah memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pemberian subsidi tersebut. Namun, pihaknya masih belum bisa memutuskan harga BBM subsidi bakal dinaikkan."Harga BBM subsidi sudah tidak ekonomis, subsidi sudah terlalu tinggi, tapi kebijakan kenaikan tidak di ESDM saja, karena menyangkut sosial," ujar Jero.