Pemerintah tak akan berani tutup 7Eleven dan Lawson

Jika badan usaha perdagangan yang tidak mau kembali ke format yang sesuai dengan izin usahanya, maka usaha tersebut bisa ditutup. Sekiranya itulah ancaman pemerintah terhadap dua waralaba asing yang menjalankan aktivitasnya di Indonesia, yakni 7Eleven dan Lawson.

Namun, beranikah pemerintah menutup dua waralaba yang dituding menyiasati hukum di Indonesia tersebut? Ketua Dewan Pengarah Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) Amir Karamoy mengatakan, pemerintah tidak akan berani menutup waralaba yang saat ini menjadi favorit di kalangan anak muda tersebut.

"Saya kira tidak akan pemerintah menutup. Pemerintah hanya akan minta mereka kembali ke izin usahanya, mengubah format bisnisnya," ujar Amir ketika dihubungi merdeka.com, Senin (3/9).

Dia menambahkan, pemerintah harusnya bisa mentolerir usaha-usaha bisnis yang dilakukan para pelaku usaha saat ini. Amir juga berharap pemerintah harusnya bisa menampung upaya inovasi bisnis tersebut dengan izin khusus.

"Ini harusnya tren yang bisa diantisipasi pemerintah. Ini lebih baik daripada menutup. Yang sudah ada ya biarkan saja.

Sebaiknya aturan Permendag nanti tidak berlaku surut," kata Amir.

Namun Amir juga menekankan bahwa para pelaku usaha yang sekarang sudah banyak memiliki gerai saat ini sebaiknya segera mewaralabakan usahanya.

"Kan trennya memang ada inovasi. Seperti 7 eleven, Lawson, harus mewaralabakan usahanya. Selama ini kan masih gerai. Mereka harus waralaba," jelas Amir.

Selain itu, pemerintah seharusnya bisa memberikan sejumlah fasilitas supaya pemilik 7Eleven dan Lawson bisa mewaralabakan usahanya ke pihak lain.

"Misalnya mereka disediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah. Lalu boleh mendirikan di daerah-daerah seperti kabupaten, kotamadya, atau diberi tempat atau lokasi oleh pemerintah daerah," papar Amir.