Pemerintah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga pasokan listrik dengan menambah subsidi listrik dalam APBN Perubahan. Karena keberlangsungan pasokan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi."Menurut saya subsidi listrik tidak cukup kalau Rp 64 triliun," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, saat ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (22/3).Dana subsidi yang disetujui oleh Komisi Energi DPR dan pemerintah sebelumnya, tidak akan mencukupi bagi PLN untuk melakukan perluasan bisnis dan penyediaan listrik yang memadai. "Listrik ini berkaitan langsung dengan industri, rumah dan pada akhirnya dengan pertumbuhan ekonomi kita," katanya.Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri ESDM bersama dengan Komisi VII, telah menyepakati untuk tambahan subsidi listrik sebesar Rp 24,52 triliun, sehingga total subsidi listrik untuk RAPBN-P 2012 mencapai Rp 64,97 triliun. Angka ini terdiri dari subsidi APBN 2012 sebesar Rp 40,45 triliun ditambah dengan tambahan subsidi sebesar Rp 24,52 triliun.Awalnya pemerintah mengusulkan tambahan subsidi listrik sebesar Rp 49,7 triliun. Namun, dari hasil pembahasan lalu muncul dua opsi tambahan subsidi listrik sebesar Rp 43 triliun dan Rp 40 Triliun. Selanjutnya dalam pembahasan internal antara pemerintah dengan Komisi Energi DPR memutuskan untuk menetapkan tambahan subsidi listrik sebesar Rp 24,52 triliun.Karena perbedaan pandangan besaran subsidi antara Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Jero Wacik, pemerintah mengajukan pembahasan ulang penetapan subsidi listrik, agar subsidi listrik ditambah dan sesuai dengan pengajuan pemerintah sebesar Rp 93 triliun.
Hatta: Subsidi listrik tidak cukup
Pasokan listrik yang terjaga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Advertisement
Rekomendasi